Ridwan Kamil Pastikan Surat Cerai Soekarno-Inggit Batal Dijual

Emil mengatakan, nantinya negara akan mengganti biaya terkait dengan surat tersebut. Keluarga besar pun seutuhnya menyerahkan kepada aturan dan regulasi yang ada.

"Insya Allah jika semua rencana berjalan baik, kami akan proses secara prosedural. Di mana menurut hemat kami, dokumen bersejarahnya akan afdol (baik) jika disimpan di Gedung Arsip Nasional, bukan di lingkungan Pemprov Jawa Barat," paparnya.

Sementara itu, sebelas anak dari Presiden pertama Soekarno dan Inggit Garnasih akan membentuk tim sebagai bentuk keseriusan dalam menyerahkan dokumen surat cerai orangtuanya. Rencananya surat cerai tersebut akan diserahkan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar.

Sejarawan Universitas Padjadjaran Herlina Lubis mengatakan, dia dan beberapa perwakilan anak dari Inggit Ganarsih sudah bertemu dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dalam pertemuan ini Gubernur meminta agar perwakilan ini membentuk tim bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jabar untuk mempermudah penyerahan dokumen.

"Jadi agenda hari ini kami akan pergi ke Disparbud untuk membentuk tim karena proses ini tidak bisa tiba-tiba. Prosedurnya itu kan ada di Undang-undang kearsipan," ujar Nina ditemui di Gedung Sate, Senin (28/9/2020).

Sebagai sejarawan, Nina sangat sedih ketika ada orang yang berniat menjual surat berharga ini, apalagi sampai di tangan asing meski uang yang didapat besar. Sebab, surat ini merupakan sejarah kuat bahkan melibatkan presiden pertama Indonesia.

Dengan alasan tersebut, dia mencoba merangkul anak-anak Soekarno dan Inggit Garnasih untuk bisa menjadikan surat ini sebagai dokumen pemerintah. "Kami malu kalau harus menjual-belikan dokumen seperti ini. Dan Pak Tito (salah satu anak) bertindak tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain," kata dia.

Sementara itu, salah satu anak Sukarno-Inggit, Kemal Asmara Hadi mengatakan, mayoritas anak Soekarno ingin agar dokumen ini tidak dijual kepada siapa pun. Jika memang diberikan sebaiknya menjadi milik negara.

Sementara terkait dengan uang yang mungkin didapat, para anak tidak terlalu memikirkan itu. Yang penting sesuai dengan aturan dalam Undang-undang saja, kata Kemal.

Terkait dengan satu anak yang belum setuju, Kemal tidak mempersalahkannya. Sebab mayoritas sudah sepakat menyerahkan dokumen ini ke negara. "Dokumen ini jadi ke negara saja, jadi arsip nasional. Kita akan ikuti prosedur sesuai arahan dari pak Gubernur," kata dia.