Rencana PLTSa Sarimukti Berpotensi Hadapi Tantangan Pembebasan Lahan
- Rencana PLTSa Sarimukti dihadapi kendala pembebasan lahan
- Progres pengembangan PLTSa masih tahap persiapan, tugas utama pemerintah daerah memastikan ketersediaan lahan
- Kendala pasokan sumber air dan sampah sebagai bahan baku utama Waste to Energy juga menjadi pertimbangan
- PLTSa tidak bisa menggunakan lahan TPA Sarimukti sekarang - Progres pengembangan PLTSa Sarimukti masih berada pada tahap persiapan - Pemerintah daerah memiliki tugas utama untuk memastikan ketersediaan lahan
- Belum memastikan jumlah pasokan sampah yang akan diolah - Pasokan sumber air dan sampah sebagai bahan baku utama Waste to Energy juga menjadi kendala - Armada truk pengangkut sampah, keterbatasan anggaran daerah, hingga tingginya biaya operasional pengelolaan sampah harus menjadi pertimbangan
- Legok Nangka juga dipastikan tetap berjalan - Arief pesimistis proyek WTP di kawasan T
Bandung, IDN Times - Pemerintah pusat berencana membuat stasiun Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) di Kawasan Sarimukti di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hanya saja, rencana itu kemungkinan akan menghadapi persoalan pembebasan lahan.
Adapun rencana ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
"Sesuai arahan Pak Gubernur masih memang, tapi kendalanya memang di pelayanan karena gubernur minta di daerah dekat Sarimukti, KBB, Cianjur, Purwakarta," kata Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, Arief Perdana dikutip Sabtu (17/1/2026).
1. PLTSa tidak bisa menggunakan lahan TPA Sarimukti sekarang
Arief membeberkan, progres pengembangan PLTSa Sarimukti masih berada pada tahap persiapan, dan pemerintah daerah memiliki tugas utama untuk memastikan ketersediaan lahan karena tidak mungkin menggunakan lokasi yang sudah digunakan untuk membuang sampah di TPA Sarimukti.
Sementara, upaya perluasan lahan pun tidak mudah dilakukan karena terkendala kebijakan moratorium alih fungsi kawasan hutan yang saat ini diterapkan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
"Enggak bisa pake yang ada sekarang, yang ada sekarang kan 39,4 hektare itu sudah tidak mungkin lagi untuk ditambah. Sedangkan untuk kebutuhan PSEL itu minimal sepuluh hektare. Sedangkan di Kemenhut sekarang lagi moratorium terkait alih fungsi lahan," ujar Arief.
2. Belum memastikan jumlah pasokan sampah yang akan diolah
Di sisi lain, pasokan sumber air dan sampah sebagai bahan baku utama Waste to Energy juga menjadi kendala, karena armada truk pengangkut sampah, keterbatasan anggaran daerah, hingga tingginya biaya operasional pengelolaan sampah tentu saja harus menjadi pertimbangan.
"Terkait pasokan sampahnya dari mana saja kan belum ada. Kemudian lahan masih kami coba upayakan karena terkait moratorium tadi. Untuk air juga masih dicari," kata Arief.
3. Legok Nangka juga dipastikan tetap berjalan
Dengan begitu, Arief pesimistis proyek WTP di kawasan TPA Sarimukti bisa terealisasi tahun ini. Namun jika nantinya terealisasi, Pemprov Jabar memastikan tidak akan mengganggu operasional TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung yang diproyeksikan untuk menampung sampah dari wilayah Bandung Raya.
"Pak Gubenur mintanya Legok Nangka tetap jalan menggunakan skema yang udah jalan. Untuk yang Sarimukti ini menggunakan skema sesuai Perpres, jadi memanfaatkan Danantara dan lain-lain," kata Arief.
