Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Ratusan guru non-ASN atau honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri menggelar aksi protes di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar).

Para massa aksi turut memprotes dan meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk karier mereka ke depannya. Ketua FKGH Jabar ,Yudi Nurman Fauzi mengatakan, pemerintah masih belum maksimal dalam mengangkat para honorer menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Ini merupakan bentuk kekecewaan kami (para guru honorer), karena selama tiga tahun sedikit sekali yang bisa direkrut atau (menjadi ASN P3K)," ujar Yudi saat ditemui di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (13/1/2025).

1. Banyak yang tidak bisa mengikuti seleksi

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Perekrutan ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Yudi, seharunya mengikuti Undangan-undangan ASN Tahun 2023. Aturan itu menyatakan honorer khususnya di tenaga pendidik harus segera diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

"Tetapi faktanya dari tahun 2021 (lalu) kami tidak bisa mengikuti seleksi. Dan sampai terakhir kemarin di akhir tahun 2024, kami diseleksi dengan hasil yang memang masih sedikit yang direkrut menjadi ASN PPPK," katanya. 

2. Rekrutmen PNS dan P3K belum mengakomodir

Editorial Team

Tonton lebih seru di