Ratusan Guru Honorer di Jabar Aksi Minta Kejelasan Nasib

13 Jan 2025, 13:35 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Ratusan guru non-ASN atau honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri menggelar aksi protes di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar).

Para massa aksi turut memprotes dan meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk karier mereka ke depannya. Ketua FKGH Jabar ,Yudi Nurman Fauzi mengatakan, pemerintah masih belum maksimal dalam mengangkat para honorer menjadi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Ini merupakan bentuk kekecewaan kami (para guru honorer), karena selama tiga tahun sedikit sekali yang bisa direkrut atau (menjadi ASN P3K)," ujar Yudi saat ditemui di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (13/1/2025).

1. Banyak yang tidak bisa mengikuti seleksi

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Perekrutan ASN dan P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Yudi, seharunya mengikuti Undangan-undangan ASN Tahun 2023. Aturan itu menyatakan honorer khususnya di tenaga pendidik harus segera diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

"Tetapi faktanya dari tahun 2021 (lalu) kami tidak bisa mengikuti seleksi. Dan sampai terakhir kemarin di akhir tahun 2024, kami diseleksi dengan hasil yang memang masih sedikit yang direkrut menjadi ASN PPPK," katanya.

2. Rekrutmen PNS dan P3K belum mengakomodir

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Berdasarkan data yang dimilikinya, proses perekrutan ASN dan P3K untuk tenaga pendidik kemarin, hanya mencapai sekitar 1.529 orang di setiap tahunnya. Menurutnya, hal itu masih kurang dan belum mengakomodir honorer lainnya.

"Ada juga tenaga teknis di dinas, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah untuk guru (yang diangkat) setiap tahunnya sekitar 1.529 guru, sementara untuk tenaga teknis setahunnya hanya 65 orang. Jadi kami sekarang menegaskan, bahwa saat ini kami sudah berada puncak kekecewaan dari tahun 2021 sampai 2025 ini," ungkapnya

3. Minta pertolongan DPRD

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Lebih lanjut, Yudi mengharapkan pemerintah bisa mendengar dan DPR bisa turut menyoroti langsung mengenai banyaknya tenaga honorer yang sebelumnya bekerja hingga puluhan tahun namun belum juga diangkat menjadi ASN atau P3K.

"Yang kami tuntut sekarang adalah keseriusan pemerintah, bahwa kami ini tenaga non-ASN (honorer) yang mengabdi di sekolah negeri itu adalah anak kandung Pemprov Jabar. Kami bukan siapa-siapa," ucapnya.

"Jadi melalui aksi ini kami ingin meluapkan tiga tahun kekecewaan kami kepada pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah bisa segera menuntaskan kami (diangkat sebagai ASN atau PPPK)," kata dia.