PT KAI Mulai Tertibkan Lahan yang Sempat Digunakan Sebagai Musala

Kuasa hukum PT KAI Andi Sukandi mengatakan, penertiban ini dilakukan karena memang sudah menjadi kewajiban PT KAI untuk membereskan setiap lahan yang digunakan pihak lain. Sebab lahan ini nantinya akan dipakai untuk keperluan yang dalam menunjang perusahaan.

Menurut Andi, berdasarkan surat-surat yang sah lahan ini memang milik PT KAI dan tidak pernah menjadi hak perorangan. aset ini pun sudah menjadi milik PT KAI berdasarkan alas hak berupa AJB NO.232 sjak 1945. Aset tersebut digunakan sebagai rumah dinas dengan SPR No46/Akom/75 per 25 Juni 1975.

Adapun mereka yang sempat tinggal di rumah dinas ini adalah pegawai di mana semuanya telah pensiun. "Ada sekitar tujuh keluarga dulu di sini, semuanya sudah pindah dan mendapat uang tali kasih. Ini yang ada sekarang mengaku mendapat wakaf dari ahli waris," ujar Andi di temui di tempat, Rabu (20/11).

Menurut Andi, pada 2007 aset ini sudah ditertibkan dan penghuni diminta untuk mengosongkannya. Namun yang aneh, anak cucu dari salah satu penghuni atas nama Hadiwinarso disebut telah mewakafkan tanah negara tersebut kepada penghuni sekarang atas nama Hari Nugraha.

Andi pun mengklaim proses penyerahan dan pemberian wakaf tersebut merupakan pelanggaran hukum karena benda yang dijadikan wakaf merupakan tanah mlik orang lain dalam hal ini PT KAI.

"Maka atas dasar itu PT KAI berhak mengambil kembali aset tersebut yang merupakan milik negara," ujarnya.

Untuk menertibkan lahan ini, PT KAI terlihat mendapatkan sejumlah massa layaknya preman untuk mengawal. Namun, dari kubu warga yang tidak ingin lahan ini dieksekusi pun berupaya mendatangkan massa yang tidak kalah banyaknya.

Kerumunan kedua massa ini pun sempat mengganggu arus lalu lintas di Jalan Cihampelas. Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Suryadi sempat datang ke area ini. Dia pun melakukan komunikasi dengan pengacara dari kedua balah pihak.

Dedi mengimbau agar kedua pihak bisa membubarkan massa yang berkerumun. Jangan sampai kegiatan ini justru menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

"Fungsi keamanan ini harus dijaga maka kita harus ada konsolidasi dulu. Mending kita rembugan sementara jangan sampai rame-rame," paparnya.

Dari perbincangan dengan kedua kuasa hukum, Dedi menyebut bahwa penertiban yang dilakukan PT KAI di lahan ini belum mendapat rekomendasi dari kepolisian. Meskipun surat secara resmi telah masuk tapi Kapolrestabes belum memberi izin resmi.

"Segala sesuatu berkaitan dengan izin itu ada di pihak kepolisian. Kalau polisi belum memberi izin maka ini (penertiban) bisa menyalahi aturan," pungkasnya.