Pertumbuhan Kredit di Jabar Melambat pada Kuartal 1 2026

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek bukan bank) terbesar disalurkan ke rumah tangga sebesar Rp436,08 Triliun atau tumbuh 5,30 persen dan industri pengolahan sebesar Rp168,63Triliun tumbuh sebesar 6,91 persen.

Perlambatan penyaluran kredit disebabkan oleh penurunan kredit yang cukup signifikan pada sejumlah sektor, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (Rp819 miliar) dan pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp3,76 triliun) karena adanya kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor unggulan tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang membukukan pertumbuhan kredit dengan risiko tergolong rendah seperti konstruksi tumbuh 3,53 persen dengan NPL gross sebesar 3,68 persen, sektor bukan lapangan usaha lainnya tumbuh 6,22 persen dengan NPL gross sebesar 4,17 persen, dan real estate tumbuh 18,53 persen dengan NPL gross 1,09 persen.

Penyaluran kredit justru lebih terkonsentrasi di wilayah industri dan penyangga Jakarta. Kabupaten Bekasi menjadi penyalur kredit terbesar dengan nilai mencapai Rp180,83 triliun (17,37 persen). Setelahnya ada Kabupaten Bogor: Rp141,80 triliun (13,62 persen), Kota Bandung: Rp130,71 triliun (12,56 persen), Kota Bekasi: Rp79 triliun (7,59 persen), dan Kabupaten Karawang: Rp76,85 triliun (7,38 persen)

Tingginya kredit di Bekasi dan Bogor tak lepas dari kuatnya sektor industri manufaktur, kawasan industri, hingga aktivitas logistik yang membutuhkan pembiayaan besar. Sementara itu, jumlah rekening kredit juga menunjukkan tingginya inklusi keuangan di wilayah-wilayah tersebut, dengan jutaan rekening aktif tersebar di berbagai daerah.

Di sisi risiko kredit, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tertinggi justru terjadi di wilayah selatan Jawa Barat. Beberapa daerah dengan NPL tertinggi antara lain:

Kabupaten Cianjur: Rp1,12 triliun (6,58 persen)

Kota Sukabumi: Rp312,92 miliar (5,34 persen)

Kabupaten Sukabumi: Rp936,13 miliar (5,31 persen)

Kabupaten Tasikmalaya: Rp630,18 miliar (5,12 persen)

Kabupaten Majalengka: Rp588,92 miliar (5,00 persen)

Tingginya NPL ini bisa menjadi indikator adanya tekanan ekonomi di sektor tertentu, terutama di daerah yang tidak berbasis industri besar.

Darwisman menuturkan, saat ini angka dana pihak ketiga (DPK) memang mengalami peningkatan, tapi belum cukup untuk menutupi permintaan kredit di Jabar. DPK pada Januari 2026 mencapai Rp 750,78 trilun, sedangkan dana kebutuhan kredit mencapai Rp1040,99 triliun. Kondisi ini membuat ada kekurangan dana untuk kredit di perbankan Jabar sehingga mereka mencari pendanaan ke daerah lain termasuk ke perbankan pusat di Jakarta.

"Ini dananya harusnya ke balik di mana angka dana ketiga (DPK) itu lebih besar dibandingkan dengan kreditnya. Kondisi ini memang belum gawat tapi memang bank jadi tidak terlalu nyaman karena dianggap tidak bisa menghimpun dana," kata dia.

Di sisi lain, Darwisman menilai bahwa minimnya uang ke perbankan karena sekarang masyarakat mulai melek investasi di mana mereka berani untuk membeli saham atau menabung di emas.