Pengamat: Swasembada Energi Bukan Hal Mustahil untuk Indonesia
- Pencampuran etanol langkah baik
- Etanol dari tebu, jagung, atau singkong ramah lingkungan dan memperkuat rantai pasok energi domestik. Bahan bakar dengan kandungan etanol aman digunakan pada kendaraan bermotor modern.
- Tetap harus ada tata kelola energi
- Inovasi program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat perlu diikuti pembenahan tata kelola energi. Penyederhanaan regulasi diperlukan agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.
- Kesejahteraan rakyat harus diutamakan
- Kebijakan sumur rakyat tetap harus mengutamakan kesejahteraan raky
Bandung, IDN Times - Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan yang tengah digulirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui penggunaan etanol dalam campuran BBM dinilai sebagai salah satu terobosan penting ke arah itu.
Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah, mengatakan program swasembada energi sudah seharusnya dijalankan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia di era 1980-an. Saat itu, kata dia, hasil dari sektor migas seharusnya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang mandiri.
“Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).
Menurut Ima, momentum menuju kemandirian energi saat ini sangat tepat karena dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia pun sudah terikat pada komitmen Paris Agreement atau perjanjian Paris untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2050. Karena itu, transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global.
1. Pencampuran etanol langkah baik
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yus Widjajanto, menilai kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi. Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern dan bisa membantu menekan emisi karbon.
“Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” kata Tri.
Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa membantu menekan ketergantungan impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45 persen kebutuhan nasional. Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional. “Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.
2. Tetap harus ada tata kelola energi
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi menilai inovasi yang dibawa Menteri Bahlil melalui program etanol dan regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.
Kata Yogi, semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.
“Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah," ujar Yogi.
3. Kesejahteraan rakyat harus diutamakan
Meski begitu, Yogi mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu saja.
Para akademisi itu sepakat bahwa kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, asalkan didukung dengan inovasi teknologi, riset berkelanjutan, dan komitmen politik yang kuat. Dalam satu tahun kepemimpinan Menteri Bahlil, arah kebijakan ESDM dinilai semakin jelas: menekan impor, membuka partisipasi rakyat, dan membangun pondasi kemandirian energi nasional.
