Pemprov Jabar Tarik Utang Rp3,4 Triliun, Sekda Pastikan Bisa Terbayar
- Pemprov Jabar merencanakan pinjaman daerah Rp3,4 triliun untuk menutup selisih pendapatan yang diproyeksikan turun menjadi Rp27,8 triliun dan belanja yang naik menjadi Rp30,8 triliun.
- Pinjaman didorong bersama DPRD agar pembangunan serta pelayanan publik tetap berjalan, dengan prioritas pendidikan 32 persen, kesehatan di atas 10 persen, dan infrastruktur pelayanan publik sekitar 37 persen.
- Sekda Herman Suryatman menyatakan DSCR Jabar mencapai 17,62 kali, melampaui batas 2,5 kali; pinjaman sedang diproses melalui PT SMI dan ditargetkan lunas sebelum masa jabatan berakhir.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menarik pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun di tengah proyeksi penurunan pendapatan. Meski begitu, Pemprov Jabar mengklaim kemampuan pembayaran utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) mencapai 17,62 kali, jauh di atas batas minimal 2,5 kali.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, rencana pinjaman tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kebutuhan pembiayaan, melainkan untuk menjaga agar belanja yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tetap berjalan optimal.
"Kami balik mindset-nya. Jangan dari pinjaman, tapi dari kebutuhan rakyat. Karena pemerintah ada untuk rakyat. Kami membangun agar rakyat sejahtera, dan lebih cepat sejahtera lebih bagus," kata Herman, Selasa (18/8/2026).
1. Utang akan digunakan untuk belanja
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil) Menurut Herman, kapasitas fiskal Jawa Barat meningkat dari Rp30,5 triliun menjadi Rp31,4 triliun. Namun, pendapatan daerah justru diproyeksikan turun dari Rp30,1 triliun menjadi Rp27,8 triliun.
Penurunan pendapatan tersebut antara lain dipengaruhi berkurangnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang mendapatkan relaksasi pajak.
Selain itu, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang kurang bayar juga diperkirakan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah pusat.
Sedangkan, belanja daerah justru meningkat dari Rp29,8 triliun menjadi Rp30,8 triliun. Kenaikan belanja tersebut diarahkan untuk menjaga kinerja pembangunan dan pelayanan publik.
"Untuk belanja, karena tadi kita ingin kinerja pembangunan ini tetap optimal, ini kan pilihan. Dana APBD adalah alat untuk rakyat sejahtera, makanya belanjanya meningkat dari Rp29,8 triliun ke Rp30,8 triliun," ujarnya.
2. Langkah ini dilakukan untuk menutupi kesenjangan
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama) Herman bilang, salah satu fokus belanja adalah sektor pendidikan. Pemprov Jabar bahkan menargetkan porsi belanja pendidikan mencapai 32 persen, lebih tinggi dari batas minimal 20 persen.
Hal tersebut dilakukan mengingat Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 51,1 juta jiwa dan masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah di sektor pendidikan, termasuk persoalan anak tidak sekolah.
Sementara itu, belanja kesehatan dialokasikan lebih dari ketentuan minimal 10 persen. Adapun belanja pegawai ditekan di level 23 persen, di bawah batas maksimal 30 persen. Untuk infrastruktur pelayanan publik, porsinya mencapai sekitar 37 persen.
Menurut Herman, selisih antara pendapatan dan belanja tersebut perlu ditutup agar pembangunan tidak kehilangan momentum. Karena itu, Pemprov Jabar bersama DPRD mendorong skema pinjaman daerah.
"Untuk menutupi senjangnya, gap-nya antara pendapatan dan belanja, kami bersama dengan DPRD sepakat mendorong pinjaman daerah. Tentu dalam koridor aturan," katanya.
3. Klaim sudah memperhitungkan kekuatan untuk bayar utang
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama) Herman mengklaim, kemampuan fiskal Jawa Barat masih sehat untuk melakukan pinjaman, karena Berdasarkan perhitungan DSCR, rasio kemampuan pembayaran utang Jawa Barat mencapai 17,62 kali, jauh di atas batas minimal 2,5 kali sesuai ketentuan.
"Minimal itu 2,5 kali, dan ternyata rasio kemampuan kita untuk membayar 17,62. Jadi memang fiskal Jawa Barat relatif sehat," ujarnya.
Rencana pinjaman Rp3,4 triliun tersebut saat ini tengah diproses dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman tersebut diperkirakan memiliki tingkat jasa sekitar 6 persen.
Herman menegaskan skema tersebut telah memperhitungkan kewajiban pembayaran dari pinjaman sebelumnya. Pemprov Jabar juga menargetkan seluruh kewajiban pinjaman baru tersebut dapat diselesaikan sebelum masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berakhir.
"Ini sudah memperhitungkan. Makanya ngitungnya dari rasio. Berdasarkan rasio plus kewajiban yang kemarin, kita masih di 17,62," katanya.
Dia menambahkan, Gubernur Jawa Barat KDM telah memberikan arahan agar pinjaman daerah dioptimalkan untuk mendukung pembangunan dan tidak melampaui masa jabatan pemerintahan saat ini.
"Pak Gubernur komitmen tidak melampaui masa jabatan. Jadi akhir masa jabatan beliau, Pak Gub dengan Pak Wagub, itu sudah tuntas," ujar Herman.
Herman menilai pinjaman daerah merupakan instrumen pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah selama dilakukan sesuai aturan dan memiliki kemampuan pembayaran yang memadai.
"Pinjaman daerah adalah hal yang biasa selama untuk rakyat," katanya.
Terkait kekhawatiran mengenai risiko gagal bayar, Herman mengatakan kewajiban pemerintah tetap harus dikelola secara terukur. Dia menyebut istilah yang lebih tepat adalah penundaan pembayaran, bukan gagal bayar, selama kewajiban tersebut tetap dapat diselesaikan.
"Yang penting kan bisa dibayar. Tetapi Pak Gubernur sudah memberikan arahan semaksimal mungkin kita akan fokus mengoptimalkan pinjaman daerah," ujarnya.
