BDx Butuh 27 LPS Air, Bupati Purwakarta Minta Neraca Air Diuji

05 Oct 2026, 17:58 WIB

Kota Bandung

2 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemkab Purwakarta menghitung ulang pasokan air untuk proyek data center AI BDx di Jatiluhur yang membutuhkan 27 liter per detik dari SPAM setempat.
Meski kapasitas berizin 120 LPS dan penggunaan baru 70 LPS, Bupati Zein meminta PJT memastikan neraca air riil tidak mengurangi pasokan masyarakat.
Kemampuan pasokan saat kemarau akan diuji, sementara tim lingkungan hidup diberi sekitar 10 hari mengkaji dampak sebelum keputusan operasional proyek diberikan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Purwakarta, IDN Times - Perdebatan soal kebutuhan air untuk proyek data center berbasis kecerdasan buatan BDx di Jatiluhur, Purwakarta, belum selesai. Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini memilih menghitung ulang kemampuan pasokan air sebelum memberikan keputusan operasional.

Adapun kebutuhan air BDx diperkirakan mencapai 27 liter per detik (LPS) yang bersumber dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sekitar kawasan Jatiluhur. Sementara, kapasitas yang telah mendapatkan izin mencapai 120 LPS, dan pemanfaatannya saat ini sekitar 70 LPS.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar 50 LPS kapasitas yang belum digunakan. Jika 27 LPS dialokasikan untuk BDx, secara hitungan awal masih tersisa sekitar 23 LPS.

"Dari 120 LPS ini baru terpakai 70 LPS. Berarti ada sisa 50 LPS. Nah, 50 LPS ini kalau kita pasok ke BDx berarti terpakai 27, berarti masih ada 23. Teorinya kan seperti itu," kata Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein alias Zein, Senin (5/10/2026).

1. Neraca air harus dihitung dengan baik
Potret Waduk Jatiluhur, Purwakarta (commons.wikimedia.org/Ocyid)
Kendati begitu, Zein menegaskan, hitungan kapasitas tersebut belum cukup menjadi dasar untuk memastikan proyek aman dari sisi kebutuhan air. Pemkab Purwakarta juga meminta Perumda Air Minum dan Perum Jasa Tirta (PJT) memastikan neraca air tetap mencukupi apabila terjadi penambahan penggunaan hingga 27 LPS.
Sebab, kapasitas izin dengan ketersediaan air secara riil merupakan dua hal berbeda. Zein tidak ingin kebutuhan air BDx dipenuhi hanya karena secara administratif kapasitasnya tersedia, tetapi pada praktiknya mengurangi pasokan untuk masyarakat.
"Kami pastikan tadi ke PJT. Ketika misalnya Purwakarta yang saat ini ambil 70 LPS terus penggunaannya ditambah lagi misalnya 27 LPS, itu neraca airnya cukup enggak? Ini penting. Jangan sampai izinnya ada tapi neraca airnya enggak cukup," tuturnya.
2. Kebutuhan air saat kemarau juga harus diuji
Waduk Jatiluhur. (dok. Perum Jasa Tirta II)
Zein mengungkapkan, Pemkab Purwakarta menginginkan adanya perhitungan di luar kondisi normal. Menurutnya, kemampuan pasokan air saat musim kemarau menjadi salah satu hal yang masih harus diuji.
Dia mengatakan, kondisi tersebut penting karena kebutuhan air masyarakat dan industri harus tetap terjamin ketika debit air mengalami perubahan.
"Dalam musim kemarau, itu yang harus diuji," katanya.
3. Proyek berasal dari pemerintah pusat
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kanan) bersama Menteri Investasi/Kepala BPKM Rosan Roeslani memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (22/5). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Lebih lanjut, Zein memastikan, Pemkab Purwakarta akan memberikan waktu sekitar sepuluh hari bagi tim lingkungan hidup untuk menggodok berbagai kajian sebelum keputusan operasional proyek diberikan.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui BKPM juga memiliki kewenangan dalam persoalan ini, karena proyek ini mulanya dari pusat.
"Pokoknya pengen terantisipasi semua dampak lingkungannya," kata dia.