Pemprov Jabar Kerahkan Lima Tim Ahli Kawal AMDAL Data Center Jatiluhur

Pemprov Jabar memilih berada di posisi pendamping. Namun, pendampingan itu dibuat lebih serius dengan melibatkan para ahli agar kajian terhadap proyek tidak sekadar memenuhi persyaratan administrasi.

"Namun Pemprov memberikan pendampingan agar kajian dilakukan secara komprehensif, objektif, dan mampu memitigasi seluruh potensi dampak dari pembangunan maupun operasional data center ini," katanya.

KDM mengungkapkan, proyek berbasis teknologi tinggi membutuhkan kajian yang juga ditangani oleh orang yang memahami persoalan teknisnya. Karena itu, dia tidak ingin penilaian mengenai dampak pembangunan data center hanya dibangun dari asumsi atau informasi yang belum teruji.

"Kalau persoalan teknis dan teknologi, harus dibahas dengan ahli dan akademisi. Tidak mungkin hanya berdasarkan 'katanya'," kata KDM.

Adapun tim ahli tersebut nantinya memberikan masukan terkait aspek teknis dan teknologi, baik selama pembangunan maupun ketika data center mulai beroperasi. Kehadiran tim ahli juga diarahkan agar dokumen AMDAL yang disusun nantinya tidak berhenti sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin.

Selain memperhatikan AMDAL, KDM juga melihat ada potensi ekonomi yang bisa dibawa proyek data center. Namun, manfaat tersebut menurut dia tidak boleh hanya dinikmati perusahaan.

"Kami ingin teknologi ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Manfaat itu, kata dia, bisa diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan kapasitas digital hingga terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Jangan sampai teknologi yang begitu canggih hanya dinikmati oleh kepentingan bisnis. Masyarakat juga harus mendapatkan manfaat," tuturnya.

Perwakilan tim ahli BRIN, Dini mengatakan, rekomendasi para pakar akan dituangkan secara rinci dalam proses pendampingan. Termasuk berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pihak BDx.

"Pembangunan harus didasarkan pada AMDAL yang terverifikasi, tervalidasi, terukur, dan tentu saja tidak merugikan masyarakat, terutama warga di desa-desa sekitar kawasan proyek," ucapnya.

Artinya, kajian harus mampu menjawab secara konkret apa saja dampak yang mungkin muncul, seberapa besar risikonya, dan bagaimana langkah mitigasinya.