Pemprov Jabar Targetkan Realisasi Investasi Mencapai Rp270 Triliun

Nining mengungkapkan, setidaknya ada enam sektor yang menjadi fokus utama dalam mengeruk investasi, Antaranya industri suku cadang kendaraan bermotor, sektor informasi dan komunikasi. Kemudian konstruksi dan kawasan industri, energi baru terbarukan (EBT), Sumber Daya Alam dan pariwisata.

"Industri suku cadang kendaraan bermotor, banyak investor yang sudah memilih Jawa Barat sebagai lokasi investasi. Termasuk pusat data (data center), yang masih menjadi daya tarik utama bagi investor," kata dia.

Kawasan Rebana, dikatakan Nining, juga masih memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan dan menjadi wilayah menjanjikan untuk investor. Salah satu yang kini banyak dilirik yaitu kawasan Kabupaten Subang yang sudah banyak investor masuk.

"Realisasi investasi di kawasan ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum ditetapkan sebagai kawasan Rebana. Sebagai contoh, di Subang dengan adanya kawasan industri Subang Smartpolitan, sudah ada lima perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) yang akan masuk," ungkapnya.

Kemudian, di Kabupaten Indramayu, juga telah masuk investasi yang diperkirakan akan menambah untuk memenuhi target investasi. Adapun investasi yang masuk di Indramayu ini yaitu sektor tekstil dan sepatu.

"Sunbrite Taiwan di sektor tekstil dan sepatu, yang rencananya akan mulai beroperasi tahun ini. Di Majalengka, ada Cloth on Cloth, yang akan didirikan di KIEM (Kawasan Industri Ekonomi Majalengka)," kata dia.

Dengan banyaknya investasi ini, Sebelumnya Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin meminta agar aksi premanisme oleh oknum ormas ke beberapa perusahaan industri bisa ditindak tegas. Sebab hal itu bisa memperburuk iklim investasi. 

"Belum ada update. (Keluhan) ada, mendatangi industri, mengganggu. Mereka (pengusaha) khawatir akan mengganggu investasi," kata Bey di Gedung Sate, Bandung, Selasa (11/2/2025).

Bey meminta aparat penegak hukum turut menindak tegas para oknum-oknum tersebut. Namun, ia memastikan agar perangkat daerah terkait seperti Disnakertrans Jawa Barat mengedepankan negosiasi terlebih dahulu. 

"Pertama kan negosiasi atau mediasi, kalau memang sudah mengganggu, tindakan hukum kan (dilakukan)," katanya.