Pemprov Jabar Siap Bangun Sekolah Rakyat, KDM: Tanah Kami Banyak
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan sudah siap mendirikan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Saat ini pemerintah daerah sudah diminta untuk menginventarisir lokasi atau tanah mana saja yang cocok untuk sekolah berbasis asrama tersebut.
"Kami memiliki ketersediaan ya, baik lokasi maupun lingkungan warganya dan sekretaris daerah sudah memverifikasi daerah-daerah yang prioritas," ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM, Rabu (26/3/2025).
Sekolah Rakyat ini nantinya tidak hanya ada di satu kabupaten dan kota yang ada di Jabar saja. Melainkan, akan ada di beberapa daerah yang menjadi target dari Kementerian Sosial. Dedi memastikan, koordinasi dengan kabupaten DNA kota juga sudah dilakukan untuk Sekolah Rakyat ini.
"Dan selanjutnya para kepala daerah juga sudah punya kesanggupan, ya tinggal teknis pelaksanaan. Terutama biasanya kan menyangkut regulasi pengadaan tanah dan tanah-tanah yang milik Pemda provinsi, milik kabupaten juga relatif banyak di daerah-daerah," katanya.
1. Masih belum diputuskan lokasinya dimana saja
Bahkan, progres terbaru saat ini, kabupaten dan kota tengah mengajukan calon lokasi di mana saja yang bisa dan layak dibangun Sekolah Rakyat tesebut. Meski begitu, Dedi mengungkapkan, nantinya akan tetap didiskusikan dengan Kementerian Sosial.
"Iya, kota/kabupaten mengajukan calon lokasi. Kemudian nanti kita lihat dan kita sinkronkan dengan Kementerian Sosial," jelasnya.
Selain bangunan yang akan ditentukan langsung dari Kementerian Sosial, para guru yang akan mengajar juga akan ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Namun, Pemprov Jawa Barat dikatakannya sanggup memenuhi SDM tersebut.
"Kementerian Sosial. Saya pikir setiap program pasti sudah menyiapkan sumber dayanya dan sumber daya untuk itu relatif banyak di Jawa Barat juga," katanya.
2. Sudah ada sembilan mengusulkan
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, hingga saat ini sudah ada sembilan Pemda Kabupaten dan Kota yang melakukan tindak lanjut dan mengajukan lokasi untuk Sekolah Rakyat.
Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.
"Saya mohon kepada 18 kabupaten dan kota lainnya agar secepatnya menindaklanjuti dan mengajukan lahan atau bangunan untuk berdirinya Sekolah Rakyat ini," ucap Herman.
Ia juga menyebut, kesempatan kali ini agar tidak disia-siakan pemerintah daerah karena akan didukung total Pemerintah Pusat lewat kementerian/lembaga terkait kurang lebih Rp100 miliar per unit Sekolah Rakyat.
"Ini opportunity karena Sekolah Rakyat akan di support Pemerintah Pusat jadi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dari keluarga miskin atau miskin ekstrem akan disekolahkan oleh pemerintah dan di back up dari A sampai Z, ini kan luar biasa," tuturnya.
"Semuanya difasilitasi pemerintah dan pendidikannya juga diperhatikan langsung oleh Bapak Presiden RI," sambungnya.
3. Ada dua lokasi yang siap dibangun
Dari hasil rapat dengan Kementerian Sosial RI dan stakeholders lainnya pada Rabu (19/3/2025) di Jakarta, kata Herman, dengan sistem boarding atau menginap, Sekolah Rakyat diekspektasikan kualitasnya dapat melampaui sekolah konvensional.
"Sebab ada indikasi kemiskinan ditularkan, biasanya bapak dan ibunya miskin, maka anak-anaknya juga ikut miskin. Misalnya, anak geng motor rata-rata dari kalangan middle low memang tidak semua begitu, tapi fenomenanya cukup kental," katanya.
"Sehingga ini harus dikatrol, anak-anaknya di boarding kan di Sekolah Rakyat," imbuh Herman.
Herman menegaskan, Pemdaprov Jabar berkomitmen menyukseskan Sekolah Rakyat, maka ia mendorong Pemda Kabupaten/Kota agar mempunyai visi serupa.
"Yang penting dipersiapkan dulu, diusulkan kepada Pemerintah Pusat," tandas Herman.
Pemdaprov Jabar juga telah menyiapkan empat lokasi berupa bangunan, di mana dua lokasi sudah pada kondisi siap untuk dipergunakan, yakni bangunan Bina Siswa di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan Wyata Guna, Kota Bandung.
Selain itu, Pemdaprov Jabar juga mempersiapkan tiga lokasi lain berupa tanah, yakni di Kawasan Ujung Jaya dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan di kawasan Gedebage, Kota Bandung.
"Kita akan bikin Sekolah Rakyat di sana. Kami mohon tiap kabupaten/kota segera mengusulkan. Diharapkan secepatnya," ucapnya.
"Karena yang jadi peserta kan warga di daerah. Jadi misalkan dengan anggaran daerah tidak terjangkau, maka akan dijangkau oleh Pemerintah Pusat," ungkap Herman.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jabar Andrie Kustira Wardana juga mengisyaratkan agar pengusulan bangunan atau lahan oleh kabupaten/kota segera dilakukan.
"Sekolah Rakyat ini akan di support sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat," ujar Andrie.
