Pemkot Bandung Siapkan Tiga Langkah Penting Tekan Angka Kemiskinan

02 Des 2024, 14:00 WIB

Ilustrasi permukiman kumuh (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) hingga 2029. Dari rencana tersebut salah satunya adalah menekan angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem.

Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan mengatakan, berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD, untuk tahun 2029, target angka kemiskinan dalam rancangan RPJMD 2024-2029 dipatok pada kisaran 2,74-2,81 persen.

Saat ini angka kemiskinan di Bandung sendiri perlahan menurun di mana pada 2021 mencapai 4,37 persen menjadi 4,25 persen pada 2022, tapi dengan catatan kemiskinan ekstrem meningkat dari adalah 0,9 persen jadi 0,98 persen

Pada tahun 2023 angka kemiskinan kembali menurun menjadi 3,98 persen sehingga khusus tahun 2024 ini akan kemiskinan 3,27 persen dengan 64.337 KK dan semua telah masuk DTKS.

“Angka ini membutuhkan kerja keras seluruh jajaran TKPK dan dukungan dari berbagai pihak,” ungkapnya, Senin (2/11/2024).

1. Perbaiki data warga tergolong miskin

Ilustrasi miskin dan kekurangan uang (Pixabay/Frantisek Krejci)

Untuk itu, Dharmawan menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanggulangan kemiskinan. Kota Bandung saat ini menggunakan data dari DTKS, P3KE, dan Reksoseg sebagai dasar perencanaan program.

“Pendataan harus dilakukan dengan teliti dan pemadanan data perlu diperkuat agar sasaran program, terutama bantuan sosial, tepat guna,” tambahnya.

Dharmawan menjelaskan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan reguler dan program bantuan sosial (bansos).

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan wirausaha dan pemberian akses pembiayaan.

3. Meminimalkan kantong kemiskinan di kecamatan melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

2. Gandeng berbagai perusahaan untuk aktif ikut atasi kemiskinan

ilustrasi pasrah sebelum mencoba (pexels.com/Kaboompics.com)

Ia juga mendorong bidang kemitraan untuk lebih proaktif menggandeng perusahaan melalui program CSR. TKPK juga diminta meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian pelatihan dan pembinaan wirausaha baru dari kelompok miskin akan terus dipantau.

Selain itu, bidang pengaduan diminta untuk lebih peka dan cepat merespons kebutuhan masyarakat Melalui koordinasi dan kerja sama yang maksimal, Dharmawan optimistis Kota Bandung dapat menjadi kota termaju di Jawa Barat dalam penanggulangan kemiskinan.

“Dengan komitmen bersama, kita bisa mengurangi jumlah warga miskin, terutama kemiskinan ekstrem, secara signifikan,” kata dia.

3. Perbaikan pendidikan dan kesehatan bisa tekan kemiskinan

Ilustrasi. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). (dok. Istimewa)

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menyebutkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 7,46 persen, menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun sebesar 0,52 persen poin terhadap September 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 3,89 juta orang, menurun 39,93 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 204,94 ribu orang terhadap September 2022.

Menanggapi data terbaru dari BPS Jabar, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, Pemprov Jabar bersama kabupaten dan kota melakukan beragam program untuk terus menekan angka kemiskinan. Semisal dengan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan dan kesehatan terutama pada keluarga prasejahtera.

"Kami sering berkeliling, ke camat menitipkan itu. Pendidikan terutama di anak keluarga prasejahtera dan juga kesehatan. Itu salah satu kunci mempersempit (kemiskinan)," ujar Bey Machmudin

Lebih lanjut BPS Jawa Barat menambahkan, persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,19 persen, turun menjadi 7,07 persen pada Maret 2024. Sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 9,30 persen, turun menjadi 9,07 persen pada Maret 2024.

Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp524.052/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.347 (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Non Makanan sebesar Rp132.705 (25,32 persen).