Pembangunan Infrastruktur Sekolah di Bandung Terkendala Lahan
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen memberikan akses pelayanan pendidikan yang optimal. Termasuk berupaya agar seluruh siswa bisa belajar dengan baik dan nyaman.
Menurut Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Syurya Santana, mengatakan bahwa ada sekitar delapan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandung yang masuk kategori filial atau ikut ke sekolah lainnya. Keikutsertaan sekolah tersebut ke bangunan sekolah lainnya karena memang keterbatasan gedung pendidikan. Padahal siswa yang ingin masuk sekolah negeri terus membludak.
Contohnya di SMP 60 Kota Bandung yang sementara menggunakan gedung SDN 192 Ciburuy. Pembelajaran dilaksanakan setelah KBM SDN Ciburuy selesai. Ada sebanyak 9 rombongan belajar (Rombel) sementara ruang kelas yang tersedia hanya 7 kelas. Konsekunsinya dua kelas harus belajar di luar kelas atau moving class.
"Jadi ada yang sudah dibangun sekarang di kawasan Bandung Timur untuk SMP 58. Ini yang sudah dapat lahan dan sekarang sedang tahap pembangunan," ujar Tantan, Jumat (24/1/2025).
Dari informasi yang dihimpun Disdik Kota Bandung, ada 18 sekolah filial telah dan sedang dibangun secara bertahap. Di antaranya SMPN 59, SMPN 61, SMPN 65, SMPN 66, SMPN 64, SMPN 72, SMPN 64, SMPN 68, dan SMPN 74 sejak 2019 hingga 2023.
Sementara sekolah yang belum memiliki gedung dan belum dibangun sebanyak 8 sekolah yaitu SMPN 60, SMPN 62, SMPN 67, SMPN 69, SMPN 70, SMPN 71, SMPN 73, dan SMPN 75.
1. Bangun sekolah harus di daerah strategis
Dia menuturkan, khusus untuk SMP memang saat ini masih ada blankspot di sejumlah titik. Misalnya di kawasan Bandung Timur yang jumlahnya masih lebih sedikit sehingga memerlukan lebih banyak sekolah negeri.
Namun, rencana pembangunan sekolah ini bentrok dengan lahan yang belum ada karena Pemkot tidak memiliki banyak lahan sesuai untuk bangunan sekolah. Pemkot pun sudah merencanakan membeli lahan agar bisa dibangun, tapi itu semua terkendala dengan harga yang harus dibayarkan kepada pemilik tanah.
"Jadi misal pemkot ada lahannya, tapi tidak strategis. Ada uang buat beli lahannya kadang tidak ada. Ketika lahannya ada harganya ini sudah tinggi. Jadi ini memang persoalan bersama," kata Tantan.
Meski demikian, Pemkot Bandung tidak serta merta membiarkan persoalan ini terus berlarut. Disdik terus berupaya mencari lahan yang tepat di daerah blankspot sehingga ke depannya siswa bisa belajar dengan nyaman di sekolah.
2. Harus ada penambahan guru
Selain masalah lahan sekolah, Tantan pun menyebut bahwa keberadaan guru di Kota Bandung masih belum maksimal. Walaupun kuotanya sudah memenuhi batas minimal, tapi jumlahnya masih dianggap kurang.
Saat ini memang sudah ada guru dari pekerja P3K yang berada di lingkungan pendidikan untuk mengajar. Meski demikian, saat ini pemenuhannya ditutupi oleh pendidik honorer yang sudah dialihkan menjadi tenaga ahli.
"Yang penting pembelajaran bisa sesuai dan semua terlaksanakan dengan baik," ujarnya.
3. Ada lahan sekolah juga yang bersengketa
Lebih dari 1.064 siswa sekolah dasar negeri (SDN) Bojongloa 026 Kota Bandung harus pindah sekolah karena lahan yang selama ini digunakan akan diambil ahli waris. Lahan di jalan Cibaduyut yang sebelumnya diwakafkan disengketakan oleh ahli waris dengan Pemkot Bandung yang kemudian dimenangkan para penggugat.
Kepala Bidang PPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bambang Ariyanto sekolah ini sebenarnya sudah sangat lama berdiri sejak tahun 1950-an. Namun lahan kemudian disengketakan dan Pemkot Bandung kalah dalam persidangan hingga Mahkaham Agung (MA).
"Kita buatkan alternatif untuk pemindahan KBM (kegiatan belajar mengajar) kalau penggugat melakukan eksekusi dalam waktu yang dekat," kata Bambang.
Rencananya para siswa ini akan dipindah terlebih dulu ke SD 200 Leuwipanjang yang jaraknya paling dekat dari SDN026. Dengan lahan yang masih besar dan gedung pun memadai, maka sekolah di Leuwipanjang ini yang paling memungkinkan menampung seluruh siswa tersebut.
Dia menuturkan, Dinas Pendidikan Kota Bandung sudah meminta keringanan kepada pemilih lahan yang menang di pengadilan agar eksekusi lahan bisa dilakukan pada Desember 2024 atau ketika pergantian tahun ajaran baru.
Sebab, ketika harus dipindah sekarang siswa pasti akan kesulitan karena masih dalam keadaan belajar mengajar di sekolah. Sedangkan saat masa pergantian tahun para siswa tidak ada di sekolah sehingga pemindahan barang bisa lebih mudah.
"Karena kita juga harus menyiapkan tempat di sana kan, jadi ini meja, kursi, AC, dan segala macam bisa disiapkan dulu," ujar Bambang.
