3.823 Honorer Sekolah di Jabar Menunggu Gaji, KDM Akan Temui Menpan RB
- Sebanyak 3.823 tenaga honorer di sekolah-sekolah Jawa Barat belum menerima gaji dua bulan senilai total Rp14 miliar karena terkendala surat edaran Menpan RB yang melarang pembayaran honorer.
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan dana sudah tersedia dan akan menemui Menpan RB untuk mencari solusi agar tenaga guru, TU, keamanan, dan kebersihan tetap bisa digaji sesuai kebutuhan pendidikan.
- Pemprov Jabar menugaskan Disdik membuat peta data tenaga pendidikan guna pemerataan penempatan serta memastikan rekrutmen honorer dilakukan selektif berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan pribadi.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut angkat bicara mengenai 3.823 orang tenaga honorer guru, keamanan dan kebersihan di lingkungan pendidikan yang belum digaji selama dua bulan. Besaran gaji yang belum disalurkan ini secara keseluruhan mencapai Rp14 miliar.
Dedi mengatakan, uang untuk membayar gaji tenaga honorer non PPPK paruh waktu dan penuh waktu ini sudah dipersiapkan. Hanya saja, saat ini terbentur surat edaran dari Memenpan RB yang mana sudah menghapus keberadaan tenaga honorer ini.
"Uangnya ada, sudah teralokasikan. Tetapi kan ada edaran Menpan yang kita tidak boleh membayarkan honorer. Nanti kalau dibayarkan, ada penyimpangan keuangan," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Rabu (22/4/2026).
1. Honorer masih dibutuhkan di Jabar
Dedi menyampaikan, Pemprov Jabar pada dasarnya masih sangat membutuhkan tenaga honorer di lingkungan pendidikan ini. Sehingga, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mendatangi Kemenpan RB untuk berkonsultasi dan mencari solusi.
"Tapi mereka itu dibutuhkan untuk mengajar, untuk menjadi tata usaha, dan untuk menjadi tenaga kebersihan sekolah, dibutuhkan. Untuk itu, pekan depan saya akan menemui Menteri Menpan RB," kata dia.
Selain itu, Dedi juga menugaskan pada Disdik Jabar agar segera membuat peta data guru, penjaga sekolah hingga TU guna melihat apakah ada penumpukan di satu tempat sementara tempat lain masih kekosongan. Peta ini juga nantinya akan dipakai Dedi untuk menganalisa kebutuhan honorer.
"Buat peta data guru, peta penjaga sekolah, peta TU. Iya. Kalau over di satu tempat digeser ke tempat lain. Oke. Tapi kalau sudah diratakan sesuai kebutuhan, kemudian masih juga tidak mencukupi, ya mau tidak mau kita harus menggunakan tenaga honorer meskipun ada larangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi juga meminta pada prosesnya pengangkatan guru honorer harus lebih selektif dan sesuai kompetensi. Pihaknya tidak menginginkan pengangkatan honorer dilakukan atas dasar kedekatan dengan pihak kepala sekolah.
2. Disdik Jabar akui masih banyak honorer belum dapat gaji selama dua bulan
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Purwanto juga membenarkan masih banyak tenaga honorer yang kini gajinya belum dibayarkan selama dua bulan.
"Jumlahnya 3.823, ada guru ada TU, keamanan dan kebersihan. Tertunda dua bulan, jadi kita belum bisa membayarkan gajinya karena terbentur edaran Menpan RB," ujar Purwanto.
Disdik Provinsi Jabar, kata Purwanto saat ini masih melakukan koordinasi dengan gubernur untuk mengatasi persoalan ini. Mengingat, tenaga honorer saat ini masih dibutuhkan di lingkungan Disdik Jabar.
"Solusinya lagi dicari saran nanti seperti apa. Yang jelas mereka sudah bekerja dan sekolah juga membutuhkan, kita cari skema pembayarannya seperti apa," ujarnya.
3. Total besaran gaji yang harus dibayarkan Rp14 miliar
Tenaga pendidik honorer saat ini, kata Purwanto tersebar di seluruh sekolah SMA dan SMK di Jawa Barat. Mereka pun secara jam kerja mengajar sudah sesuai peraturan.
"Jadi seperti guru bahasa Indonesia itu gaji bisa mengajar yang lain kekurangannya jadi diisi oleh yang lain, tergantung pelajaran. Sambil kita lihat yang kekurangan beban kerja, tapi rata-rata sudah sesuai jam mengajar," kata dia.
Mengenai penambahan guru honorer baru, Purwanto masih belum mengetahui secara pasti apakah peluang tersebut akan ada atau tidak. Hanya saja, Disdik Jabar akan memaksimalkan terlebih dahulu tenaga pendidik yang sudah ada saat ini.
"Rekrutmen baru juga harus memikirkan yang sedang bekerja. Memaksimalkan dulu yang ini, kalau ini bisa dioptimalkan makin bagus," ucapnya.
Total kebutuhan tenaga pendidik di Jabar sendiri mencapai 60 ribu baik untuk guru, TU dan petugas lainnya. Dia pun memastikan para honorer ini masih belum diangkat menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, namun tetap bekerja.
"Gajinya berbeda-beda total per bulan itu Rp7 miliaran, kalau dia bulan berarti sekitar Rp14 miliar," tuturnya.
