Menkop Pastikan Soal Impor 105 Ribu Pikap dari India Sudah Clear
- Pemerintah memastikan rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sudah tuntas dibahas dan tetap memprioritaskan produksi otomotif dalam negeri.
- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebutuhan kendaraan untuk koperasi desa akan diutamakan dari industri nasional, namun impor dimungkinkan jika kapasitas lokal belum mencukupi.
- Anggota DPR Herman Khaeron menyoroti rencana impor tersebut dan menilai pengadaan seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat industri otomotif lokal sesuai arahan Presiden Prabowo.
Bandung, IDN Times - Kementerian Koperasi Indonesia (Kemenkop) memastikan soal rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor sekitar 105.000 mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih sudah beres. Pemerintah dipastikan tetap prioritaskan industri dalam negeri.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, pemerintah tetap memprioritaskan pengadaan kendaraan dari industri otomotif dalam negeri. Hal itu dipastikannya sudah dikoordinasikan bersama pihak terkait lainnya.
"Itu tadi barusan kita juga dapat (informasi) dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. Memang tetap kita akan lakukan ketersediaan barang-barang, kendaraan truk, pick up, dan lain sebagainya dari industri otomotif di dalam negeri," ujar Ferry di Gedung Sate, Bandung, Senin (16/3/2026).
1. Jika tidak terpenuhi bisa impor
Menurutnya, kebutuhan kendaraan untuk mendukung operasional koperasi desa di berbagai daerah memang cukup besar. Namun, pemerintah tetap akan mengutamakan ketersediaan dalam negeri.
Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya pengadaan dari luar negeri jika kapasitas produksi industri nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.
"Tetapi yang tidak terpenuhi bisa dimungkinkan untuk kita adakan dari luar. Jadi, sudah enggak ada masalah lagi," katanya.
2. Sudah dipastikan tidak ada kendala lagi
Ferry menambahkan, pembahasan mengenai rencana pengadaan kendaraan tersebut sebelumnya juga telah dilakukan bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia serta pelaku industri otomotif nasional.
"Kemarin sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian dan dari industri otomotif nasional. Tadi kami juga berurusan dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memastikan itu," jelasnya.
Persoalan impor mobil pikap dari India ini sempat disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron. Dia menyatakan, pihaknya telah dua kali mengundang Agrinas untuk membahas Swasembada Pangan dan KDMP. Ia juga mengatakan, tidak pernah ada pembahasan terkait pengadaan sarana transportasi dari India untuk kebutuhan KDMP.
"Nah, yang kedua tentu ini sudah menjadi isu publik. Kalau sudah menjadi isu publik, Komisi VI wajib untuk memanggilnya dan meminta keterangan, minta penjelasan apa yang terjadi," kata Herman di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
3. DPR soroti rencana impor ini
Herman sepakat agar pengadaan ratusan ribu mobil India untuk KDMP dihentikan. Terlebih, dia mengatakan, kebijakan ini tidak selaras dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan kemampuan lokal.
Ia pun memandang kebutuhan 105 ribu unit mobil pikap ini seharusnya menjadi kesempatan untuk menggenjot industri manufaktur dalam negeri.
"Kita kan banyak mobil-mobil di kala sekarang sedang stagnan, penjualan mobil stagnan, kalau ada program yang kemudian ini bisa meningkatkan penjualan sekaligus ini akan meningkatkan putaran ekonomi, ada value added, ada nilai tambah nanti yang dapat diberikan dari stimulus anggaran negara yang diberikan dalam bentuk mobil pick-up," kata dia.
