Lima Tahun Terus Menurun, tapi Kabupaten Cirebon Tetap Termiskin

02 Mar 2026, 08:26 WIB

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Timur Weber)

Intinya Sih

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon turun jadi 229,64 ribu orang pada 2025, namun tetap berada di posisi kelima tertinggi di Jawa Barat.
Penurunan kemiskinan di Jawa Barat melambat setelah 2023, dengan kabupaten berpenduduk besar seperti Bogor, Garut, Bandung, Cianjur, dan Cirebon masih mendominasi angka kemiskinan absolut.
Kemiskinan Cirebon mencerminkan tantangan struktural ekonomi berbasis pertanian dan sektor informal, sehingga butuh intervensi lapangan kerja produktif serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Is this "Intinya Sih" helpful?

Cirebon, IDN Times - Kabupaten Cirebon kembali masuk ke dalam daftar daerah termiskin di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon tercatat 229,64 ribu orang pada 2025. Angka itu menempatkan Cirebon di posisi kelima tertinggi se-Jawa Barat.

Secara berurutan, lima besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada 2025 adalah Kabupaten Bogor (401,86 ribu), Kabupaten Garut (252,56 ribu), Kabupaten Bandung (236,06 ribu), Kabupaten Cianjur (232,61 ribu), dan Kabupaten Cirebon (229,64 ribu).

Kepala BPS Jabar, Margaretha Ari Anggorowati mengatakan, secara umum angka kemiskinan di Jawa Barat terus menurun dalam lima tahun terakhir. Namun, secara absolut, beberapa kabupaten dengan jumlah penduduk besar masih mendominasi posisi teratas.

“Jumlah penduduk miskin Jawa Barat pada 2025 tercatat 3,65 juta orang, turun dibandingkan 2021 yang mencapai 4,19 juta orang. Artinya ada perbaikan, tetapi konsentrasi kemiskinan masih terkumpul di wilayah berpenduduk besar,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

1. Tren penurunan yang melandai

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Data menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Cirebon memang mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, jumlahnya tercatat 271,02 ribu orang.

Angka itu turun menjadi 266,10 ribu (2022), 249,18 ribu (2023), 245,92 ribu (2024), dan 229,64 ribu pada 2025.

Dalam lima tahun, terjadi penurunan sekitar 41,38 ribu orang atau sekitar 15 persen. Namun, meski terjadi penurunan, posisi Cirebon relatif tidak banyak berubah dalam peta kemiskinan Jawa Barat.

Margaretha menjelaskan bahwa laju penurunan kemiskinan di sejumlah daerah cenderung melambat setelah 2023. Pemulihan ekonomi pascapandemi sempat mendorong penurunan signifikan, tetapi fase berikutnya membutuhkan intervensi yang lebih struktural.

“Penurunan itu positif, tetapi tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan mempercepat laju penurunan, terutama di kabupaten dengan basis penduduk besar,” katanya.

2. Dominasi kabupaten besar

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Timur Weber)

Lima besar daerah dengan angka kemiskinan tertinggi seluruhnya berasal dari kategori kabupaten. Tidak ada kota yang masuk dalam lima besar tersebut.

Kondisi ini menunjukkan wilayah dengan luas geografis besar dan karakter ekonomi berbasis pertanian serta sektor informal cenderung memiliki beban kemiskinan lebih tinggi secara absolut.

Sebaliknya, beberapa daerah dengan angka terendah pada 2025 antara lain Kabupaten Pangandaran (33,09 ribu) dan Kota Banjar (10,97 ribu). Namun, Margaretha mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan jumlah absolut, bukan persentase terhadap total penduduk.

“Daerah dengan populasi kecil tentu jumlah absolutnya lebih rendah. Karena itu penting melihat indikator lain seperti persentase kemiskinan dan garis kemiskinan,” ujarnya.

3. Tantangan struktural Cirebon

ilustrasi kemiskinan (pexels.com/Ahmed akacha)

Masuknya Kabupaten Cirebon secara konsisten dalam lima besar daerah termiskin menandakan adanya persoalan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk besar dan struktur ekonomi yang masih ditopang sektor informal serta pertanian tradisional, tekanan terhadap kelompok rentan relatif tinggi.

Secara provinsi, jumlah penduduk miskin Jawa Barat turun dari 4,19 juta orang pada 2021 menjadi 3,65 juta orang pada 2025. Meski demikian, distribusi penurunan belum merata di semua daerah.

Margaretha menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja produktif dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.

“Pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Tanpa itu, daerah dengan populasi besar akan tetap menghadapi risiko kemiskinan tinggi secara absolut,” katanya.