KPU Jabar: TPS Rawan Bencana Paling Banyak di Kabupaten Bandung
Bandung, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU) Jawa Barat menyebutkan ada beberapa Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang rawan terdampak bencana alam saat pencoblosan 27 November 2024.
Ketua KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengatakan, pemerataan TPS rawan sudah dilakukan sejak beberapa hari kemarin. Adapun total TPS ada sebanyak 73.835 tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Selain itu, KPU juga mengantisipasi dampak bencana alam saat pemungutan dan penghitungan suara (P2S) berlangsung.
"Karena yang paling kita lakukan preventif itu adalah terkait dengan cuaca, dan ketika kita simulasi P2S rata-rata hampir semuanya hujan, dan kita juga tahu di November-Desember 2024 puncak-puncaknya hujan," ujar Ummi, Kamis (21/11/2024).
1. Belajar dari Pilkada sebelumnya
Disinggung soal hasil pemetaannya, Ummi menyebut ada beberapa TPS yang masuk ke wilayah rawan bencana salah satunya di Kabupaten Bandung. Menurutnya, petugas KPU setempat harus turut mengantisipasi dan membuat berbagai skenario kemungkinan nantinya.
"Di Kabupaten Bandung untuk yang tingkat banjir, karena kita punya pengalaman di pemilu 2014 kemarin," ungkapnya.
2. KPU minta bantuan BPBD dalam menghadapi bencana
Dengan demikian, Ummi mengungkapkan, KPU Jabar akan terus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memitigasi dan mengantisipasi bencana saat proses pemungutan suara berlangsung.
"Kami akan bekerja sama dengan teman-teman di BPBD untuk menjaga TPS kita pada saat nanti di hari H (pencoblosan). Dan misalnya nanti ada beberapa TPS yang memang berpotensi harus dipindahkan, saat ini teman-teman juga sudah mencari alternatif perpindahan karena itu diperbolehkan secara regulasi," tuturnya.
3. Kegiatan preventif mitigasi kebencanaan harus dilakukan sejak dini
Ummi menekankan, mitigasi dan skenario penanganan bencana perlu dilakukan tidak hanya di Kabupaten Bandung saja. Seluruh kabupaten dan kota lainnya yang ada di Jawa Barat harus mulai berkoordinasi dengan BPBD dan unsur terkait lainnya.
"Jadi ini yang harus kami lakukan dengan bagaimana mitigasi melakukan preventif terkait dengan bencana," kata dia.
