Kemarau Landa Seluruh Jabar, Pemda Diminta Antisipasi Kekeringan

Edi mengungkapkan, puncak musim kemarau diperkirakan akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 dengan sifat lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis. Potensi ini disebabkan karena curah hujan di masa puncak musim kemarau diperkirakan akan berada pada kategori rendah atau dibawah normal.

"Agustus diperkirakan puncak kemaraunya," katanya.

Oleh sebab itu Edi mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada terhadap berbagai potensi bencan pada musim kemarau seperti menjaga ketersediaan air bersih serta melakukan penghematan untuk keperluan sehari-hari.

Musababnya, musim kemarau tahun ini juga diprediksi akan disertai dengan fenomena El Nino dengan peluang kemungkinan terjadi El Nino kategori lemah sebesar 100 persen, El Nino kategori Moderat sebesar 98 persen dan El Nino kategori kuat sebesar 60 persen.

"Sehingga untuk durasi musim kemarau tahun ini di beberapa wilayah di Jawa Barat diprediksi lebih panjang, dengan sifat hujan di bawah normal," ungkapnya.

Begitu juga bagi seluruh pemangku kepentingan, BMKG mengimbau untuk meminimaliris dampak potensi bencana kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di masa puncak kemarau tahun 2026 misal dengan melakukan percepatan pembangunan jaringan air bersih.

"Untuk sektor pertanian di lakukan pemilihan varietas tanaman yang tahan kekeringan. Sementara untuk sektor pengairan dilakukan pengisian waduk dan perbaikan irigasi. Sedangkan untuk sektor kehutanan di antisipasi dan dipetakan daerah-daerah yang rawan terjadi karhutla," kata Edi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Jawa Barat mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Keputusan siaga darurat tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat yang diteken langsung Dedi Mulyadi.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan pendanaan penanggulangan bencana.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan prediksi BMKG mengenai potensi musim kemarau yang berisiko memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Herman menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca bersama BMKG dan BPBD serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat di lapangan.

Selain itu, dikeluarkan juga Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD tertanggal 12 Juni 2026, Dinas Sumber Daya Air diminta memantau debit waduk, bendungan, embung, dan sumber air lainnya serta menyiapkan sumber air alternatif.