Kejar Investasi Rp314 Triliun, Jabar Siapkan Insentif Pasokan Listrik

Hingga triwulan I 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp76,8 triliun sehingga diperlukan berbagai langkah percepatan agar target tersebut dapat tercapai.

"Selama ini investasi Jawa Barat memberikan kontribusi sekitar 15 persen terhadap investasi nasional. Karena itu, penyelesaian berbagai hambatan investasi di Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pencapaian investasi nasional," kata Dedi melalui keterangan resmi, diikutip Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, investor membutuhkan tiga kepastian utama, yakni kemudahan memulai pembangunan, efisiensi biaya investasi, serta kepastian ketersediaan infrastruktur pendukung, terutama pasokan listrik.

"Ketiga aspek tersebut harus hadir secara bersamaan agar investasi dapat terealisasi dengan cepat," ujarnya.

Pemprov Jabar juga mendorong optimalisasi pemanfaatan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai instrumen percepatan realisasi investasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 161.S Tahun 2026, jumlah kawasan industri di Jawa Barat yang telah menerapkan fasilitas KLIK meningkat dari 12 menjadi 24 kawasan.

Penambahan tersebut diharapkan mempercepat investor memulai pembangunan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Selain itu, Pemprov Jabar menyatakan siap memberikan pendampingan kepada kawasan industri dalam menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan.

Forum tersebut juga menghadirkan Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kementerian Keuangan, Iwan Djuniardi.

Dia menyampaikan bahwa arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak kini bergeser dari pendekatan enforcement menjadi engagement, yakni memperkuat kepercayaan dan kolaborasi dengan wajib pajak.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I memaparkan berbagai fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan investor, mulai dari Tax Holiday, Tax Allowance, fasilitas kepabeanan, fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga Super Tax Deduction untuk kegiatan penelitian, pengembangan, dan pendidikan vokasi.

Di sisi lain, kesiapan infrastruktur kelistrikan juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. PT PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Barat Bagian Tengah menyampaikan bahwa secara umum sistem kelistrikan Jawa Barat masih memiliki cadangan daya yang memadai.

Meski demikian, sejumlah kawasan industri mulai mengalami tekanan kapasitas jaringan akibat meningkatnya kebutuhan listrik, terutama dari sektor pusat data (data center).

Untuk mengantisipasi hal itu, PLN menawarkan sejumlah solusi percepatan penyediaan infrastruktur kelistrikan, termasuk skema pembangunan gardu induk dan jaringan transmisi oleh pelanggan dengan mekanisme kompensasi biaya penyambungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta menyepakati bahwa percepatan investasi hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta penyediaan infrastruktur dasar, khususnya pasokan listrik.

Pemprov Jawa Barat juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis yang dihadapi para investor.