Belum Dibuka, 270 Kursi Sekolah Rakyat Cirebon Sudah Terisi
- Kuota 270 siswa Sekolah Rakyat Cirebon untuk tahun ajaran 2026/2027 sudah penuh sebelum dibuka, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem asrama mulai pertengahan Juli 2026.
- Seleksi peserta dilakukan tanpa pendaftaran umum melalui penjangkauan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, memprioritaskan anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar bantuan tepat sasaran.
- Pemerintah daerah menyiapkan guru sementara, fasilitas asrama, serta layanan kesehatan dan psikologis bagi siswa; sekolah juga menampung sementara peserta dari wilayah sekitar yang belum memiliki fasilitas serupa.
Cirebon, IDN Times - Kuota Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon untuk tahun ajaran 2026/2027 dipastikan telah terisi penuh sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sebanyak 270 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA telah ditetapkan sebagai peserta didik dan dijadwalkan mulai masuk asrama secara bertahap pada 11–13 Juli 2026. Kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan seluruh kuota peserta didik telah terpenuhi melalui mekanisme penjangkauan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program tersebut diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Seluruh kuota sudah terpenuhi dan akan ditetapkan melalui rapat pleno,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Di Kabupaten Cirebon, sekolah tersebut menjadi salah satu proyek pendidikan prioritas yang mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026/2027.
1. Kuota terbatas, peminat lebih banyak
Hafidz mengatakan kuota yang diberikan Kementerian Sosial untuk Kabupaten Cirebon hanya 270 siswa. Jumlah tersebut dibagi rata untuk tiga jenjang pendidikan, masing-masing 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA.
Menurutnya, jumlah calon peserta didik yang memenuhi persyaratan sebenarnya lebih banyak dibanding kuota yang tersedia. Namun, pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Seluruh proses seleksi dan penetapan siswa menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Pemerintah daerah hanya bertugas mendukung penyelenggaraan operasional sekolah agar siap digunakan sejak hari pertama pembelajaran,” ujar Hafidz.
2. Tidak ada pendaftaran terbuka
Berbeda dengan sekolah umum, lanjut Hafidz, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran bagi masyarakat luas. Penentuan peserta didik dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung terhadap keluarga yang masuk dalam basis data DTSEN.
Prioritas diberikan kepada keluarga yang berada pada kelompok kesejahteraan terendah, yakni desil 1 dan desil 2. Dengan mekanisme tersebut, bantuan pendidikan diharapkan tepat sasaran dan diterima oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi,” ujar Hafidz.
3. Persiapan guru dan asrama dimatangkan
Menjelang operasional perdana, Lanjut Hafidz, Pemerintah Kabupaten Cirebon masih mematangkan berbagai kebutuhan pendukung. Dinas Pendidikan bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat telah memetakan kebutuhan tenaga pengajar sementara sambil menunggu proses rekrutmen guru definitif oleh Kementerian Sosial.
Selain itu, Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh siswa saat pertama kali masuk asrama. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan berkala, pendampingan psikolog, serta tenaga pendukung asrama yang terdiri atas wali asrama, wali asuh, petugas kebersihan, tenaga kesehatan, dan penyaji makanan.
“Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon juga akan menampung sementara siswa dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon karena fasilitas serupa di daerah tersebut masih dalam tahap pembangunan,” tutup Hafidz.
