KDM Pastikan Dana BOS Cukup, Sekolah Negeri Tak Perlu Tarik SPP Lagi
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan dana BOS dan bantuan operasional provinsi sudah cukup untuk kebutuhan sekolah negeri tanpa perlu menarik SPP lagi.
- Dedi mengungkap adanya penyalahgunaan dana BOS senilai sekitar Rp4 miliar di APBD 2025, menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola anggaran pendidikan.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus meningkatkan fasilitas sekolah dan menerapkan kebijakan pendidikan gratis SMA/SMK negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM kembali angkat bicara mengenai wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK negeri. Dedi kekeuh berpandangan kebutuhan operasional sekolah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain dana BOS, Dedi meyakini bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan kekurangan untuk infrastruktur sekolah negeri. Dia pun mengklaim sudah mengecek anggaran tersebut.
"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar Dedi, Sabtu (18/7/2026).
1. Dedi Mulyadi sudah cek langsung anggaran
Dia juga menyinggung masih adanya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuan dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp4 miliar.
"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp4 miliar," katanya.
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya anggaran, melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang harus dibenahi.
"Saya menilai anggarannya sudah cukup. Kalau terlalu banyak, nanti ada potensi digunakan untuk kepentingan lain. Malah menjadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek pidana gara-gara salah mengelola dana BOS," ujarnya.
2. Anggaran Pemprov Jabar bisa memperbaiki sekolah ditambah dengan BOS
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, mulai dari perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman.
"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk itu," kata Dedi.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri di Jawa Barat baru mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026. Sebelumnya, menurut dia, siswa di sekolah negeri masih dibebani berbagai pungutan.
"Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Waktu saya menjadi anggota DPR, saya sering datang ke sekolah-sekolah untuk membantu melunasi tunggakan siswa, mulai dari SMA di Subang, Cimahi, Purwakarta, Tasikmalaya, hingga Ciamis," tuturnya.
3. Pemprov Jabar pastikan pendidikan gratis
Dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga komitmen agar pendidikan gratis di Jawa Barat tetap berjalan dan kualitas layanan pendidikan terus meningkat.
"Mari bersama-sama berkomitmen menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik. Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi negara mampu mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," kata dia.
