Karier Iwa Karniwa, dari Sekda Jabar hingga Terjerat Kasus Meikarta

Setelah menjabat sebagai Sekda Jabar, Iwa pun sempat mengajukan diri menjadi salah satu Bakal Calon Gubernur Jawa Barat untuk Pemilihan Umum Gubernur 2018. Dia mengajukan diri lewat partai PDI Perjuangan. 

Bagi Iwa, maju menjadi Jabar Satu dengan pengalaman setahun di birokrat sudahlah cukup, sehingga ia merasa tak akan sulit memimpin sebuah provinsi. Di sisi lain, dia juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan tokoh di Jawa Barat agar bisa bersaing dalam pemilihan gubernur.

Sayang setelah mengikuti serangkaian seleksi, PDI Perjuangan tidak memilih Iwa untuk maju dalam konstelasi ini. Partai berlambang banteng bermoncong putih ini justru lebih memilih TB Hasanuddin-Anton Charliyan sebagai calon yang diusung.

Nama Iwa Karniwa awal kali mencuat saat mantan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut bahwa Sekda Jabar sempat meminta uang sebesar Rp 1 miliar terkait dengan proses pengurusan rencana detail tata ruang (RDTR). Ucapan itu keluar dari mulut Neneng, setelah dia mendapat informasi serupa dari stafnya, Neneng Rahmi, yang menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Namun Iwa membantah pernyataan ini. Dia pun meminta seluruh pihak terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan agar informasi yang menyebut namanya tidak menjadi salah tafsir sekaligus merugikan secara pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat.

Meski demikian, dalam persidangan kasus ini, Neneng Rahmi telah menyebut dia sudah merealisasikan keinginan Iwa mendapat "jatah" dari proyek Meikarta. Dari permintaan Rp 1 miliar, Neneng Rahmi hanya memberikan uang Rp 900 juta.

Dalam kasus suap proyek Meikarta, nama Sekda Iwa Karniwa bukan hanya sekali disebut. Mulai dari tuntutan hingga vonis, Iwa selalu masuk dalam narasi jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketika pembacaan surat tuntutan, jaksa KPK dalam analisis yuridisnya menyebut nama beberapa orang yang terlibat aktif dalam penyuapan itu, salah satunya adalah Iwa Karniwa.

Menurut jaksa KPK, Neneng Rahmi dan Hendry Lincon telah menyerahkan uang Rp 1 miliar--meski yang akhirnya cair hanya Rp900 juta--dari Lippo ke Iwa Karniwa. Pemberian ini disebut dilakukan melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman dan anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto.

Bahkan pada saat putusan perkara kasus ini, nama Iwa tak lepas disebut-sebut oleh jaksa KPK. "Menimbang pada Desember 2017 bahwa dalam raperda RDTR wilayah pengembangan proyek Meikarta, Neneng Rahmi Nurlaili dengan Hendry lincoln mendapat uang Rp1 miliar yang diperoleh dari PT Lippo Cikarang melalui Henry Jasmen dan Satriadi kepada Iwa Karniwa selaku Sekretaris Daerah Jawa Barat melalui Waras Wasisto dan Sulaeman," ucap majelis hakim dalam analisis yuridis dalam putusan tersebut di Pengadilan Tipikor Bandung, Maret 2019.

Pertimbangan itu dibacakan majelis hakim terkait pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam peristiwa pidana kasus Meikarta. Putusan itu dibacakan majelis hakim terhadap empat terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sihotang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi, yang kini telah menjadi terpidana.

Dalam sidang keterangan saksi, anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP Soleman, menuturkan bahwa Iwa Karniwa sempat bertemu dengan dia, Waras, dan Neneng Rahmi di rest area kilometer 72 Jalan Tol Cipularang. Sesaat sebelum pulang, Iwa menyebut ada titipan untuk membuat banner. Dalam percakapan ini Iwa disebut memberikan kode 'tiga'. Namun Soleman belum mendapat penjelasan dari kode tiga tersebut.

"Itu nanti ada pemberian banner ke kita ya sekitar tiga. Nah tiga itu enggak paham apa," kata Soleman saat persidangan beberapa bulan lalu.

Sementara itu, Waras mengatakan ada pemberian uang kepada Iwa selain urusan banner dari Pemkab Bekasi. Uang itu sebesar Rp500 juta yang diserahkan pada tahap ketiga.

Bahkan usai salah satu pertemuan d Gedung Sate, Waras mengaku mulai mendapatkan titipan. Titipan pertama diberikan oleh supir Soleman kepada staf Waras bernama Yahya dengan nominal mencapai Rp100 juta.

Setelah menerima uang ini, Waras langsung mengontak Iwa. Dalam perbincangan tersebut, Iwa yang tengah maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar meminta membuat banner, dan mempercayakan Waras yang saat itu merupakan pembina partai di wilayah Karawang Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, dan Purwakarta.

Dua pekan setelahnya, lanjut Waras, dia kembali menerima titipan. Uang ini dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan jumlah Rp300 juta. Menurut Waras, Iwa meminta untuk dibuatkan spanduk kembali.

Waras menyebut penyerahan ketiga diberikan langsung oleh Soleman di rumahnya di daerah Bekasi. Berbeda dengan dua tahap sebelumnya yang minta langsung dibuatkan banner, untuk tahap ketiga ini Iwa meminta titipan itu diantarkan ke Bandung. 

"Perkiraan saya jumlahnya Rp500 (juta). Saya tidak hitung. Setelah itu Soleamen tidak menghubungi saya lagi sampai akhirnya Pak Iwa tidak direkomendasikan PDIP untuk Pilgub Jabar," ujar Waras. 

Meski namanya terus disebut-sebut dalam permasalahan kasus korupsi, Iwa kerap kali membantah telah menerima aliran dana untuk memuluskan proyek tersebut. Bahkan dia pun memastikan tidak pernah bertemu dengan Bupati Neneng maupun perwakilan dari Lippo Group.

"Selama urusan Meikarta ini, saya tidak pernah bertemu Bupati Neneng ataupun pihak Lippo sama sekali," kata Iwa.

Kemudian, ia menekankan dalam urusan Meikarta, dirinya tak punya kewenangan untuk ikut membahas. Terkait kasus ini, ia pun merasa sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK, beberapa waktu lalu.

“Bahkan mengikuti sekalipun rapatnya tidak pernah. Semua yang saya ketahui dan saya pahami sudah disampaikan pada penyidik KPK saat diminta memberi kesaksian beberapa waktu lalu,” ujarnya.