Hari Pertama Kerja, ASN Cirebon Malah Asyik Dangdutan di Kantor
- Sejumlah ASN DPPKB3A Cirebon menggelar hiburan dangdut di halaman kantor pada hari pertama kerja usai libur Idulfitri, menyebabkan suasana kantor berubah layaknya acara rakyat.
- Warga yang datang untuk mengurus administrasi mengeluhkan pelayanan terganggu karena banyak pegawai ikut acara, sementara suara musik keras membuat situasi kantor tidak kondusif.
- Pihak BKPSDM menilai kegiatan itu tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran, meski kepala dinas menyebut pendanaan berasal dari patungan pegawai dan bertujuan mempererat silaturahmi.
Cirebon, IDN Times - Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dilaporkan terganggu pada hari pertama masuk kerja usai libur panjang Hari Raya Idulfitri, Senin (30/3/2026).
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Kabupaten Cirebon menggelar hiburan dangdut di halaman kantor dinas setempat, Kecamatan Sumber.
Kegiatan yang dikemas dalam agenda halal bihalal tersebut menghadirkan perangkat sound system lengkap, organ tunggal, serta penyanyi. Suara musik terdengar keras hingga menjangkau area perkantoran di sekitarnya.
Sejumlah pegawai terlihat ikut bernyanyi dan berjoget, bahkan beberapa di antaranya tampak menyawer biduan di tengah acara.
Situasi itu menuai keluhan dari warga yang datang untuk mengurus keperluan administrasi. Mereka menilai aktivitas hiburan tersebut tidak tepat dilakukan di jam kerja, terlebih di hari pertama pelayanan setelah libur panjang.
1. Dangdutan di jam kerja
Pantauan di lokasi menunjukkan kegiatan hiburan berlangsung di halaman kantor DPPKB3A sejak pagi. Sejumlah ASN dengan mengenakan pakaian dinas harian (PDH) terlihat berkumpul di sekitar panggung sederhana.
Musik dangdut diputar dengan volume tinggi, diiringi penampilan penyanyi yang menghibur para pegawai.
Beberapa pegawai tampak bergantian naik ke panggung untuk bernyanyi. Di sela-sela kegiatan, terlihat pula aksi saweran yang dilakukan oleh pegawai kepada biduan. Suasana pun menyerupai hiburan rakyat, bukan kegiatan formal kedinasan.
Meski disebut sebagai bagian dari halal bihalal, kegiatan tersebut berlangsung pada jam kerja aktif, saat pelayanan publik seharusnya berjalan normal pasca libur Idulfitri.
2. Warga keluhkan pelayanan terganggu
Sejumlah warga yang datang ke kantor tersebut mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal. Salah satu warga, Rahmat (38 tahun), mengatakan dirinya harus menunggu cukup lama karena petugas yang biasa melayani tidak berada di tempat.
“Saya dari pagi mau ngurus administrasi, tapi petugasnya tidak ada di ruangan. Katanya lagi ikut acara di luar. Jadi pelayanan terhambat,” ujar Rahmat saat ditemui di lokasi.
Keluhan serupa disampaikan Nining (42), warga lainnya yang datang untuk mengurus dokumen keluarga. Ia mengaku terganggu dengan suara musik yang keras dan situasi kantor yang tidak kondusif.
“Harusnya hari pertama masuk kerja itu pelayanan dimaksimalkan, karena biasanya banyak warga yang datang setelah libur. Tapi ini malah ada hiburan, jadi tidak fokus kerja,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak mencerminkan pelayanan publik yang profesional. Terlebih, warga datang dengan harapan urusan administrasi bisa segera diselesaikan.
3. Bertentangan dengan efisiensi anggaran
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho Yulianto mengatakan, kegiatan hiburan di lingkungan kantor pemerintahan itu juga dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah.
Dalam beberapa waktu terakhir, instansi pemerintah diminta mengurangi kegiatan seremonial tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Penggunaan fasilitas seperti sound system, organ tunggal, hingga menghadirkan penyanyi menjadi sorotan, terutama jika menggunakan anggaran dinas. Meski belum diketahui sumber pembiayaan kegiatan tersebut, pelaksanaan hiburan di jam kerja tetap menjadi perhatian.
“Saya berharap ke depan lebih tertib. Kalau memang mau halal bihalal, bisa dilakukan setelah jam kerja atau dengan cara yang lebih sederhana tanpa mengganggu pelayanan,” kata Ade.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan, halal bihalal tersebut digelar dengan sumber dana hasil patungan seluruh pegawai, bukan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Menurut Fitriani, kegiatan tersebut pun digelar berdasarkan usulan dari seluruh pegawai yang ada di masing-masing unit pelayanan teknis (UPT) kecamatan.
"Ini alasan biar semua pegawai dari semua UPT juga hadir. Sekaligus perkenalan dengan pegawai baru yang berjumlah ada 32 orang," ujarnya.
