Guru PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Bandung Bisa Hemat Ratusan Miliar Rupiah
- Pemerintah pusat berencana mengambil alih status guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu, yang berpotensi mengurangi beban fiskal Pemkot Bandung.
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut anggaran PPPK di kota tersebut mencapai ratusan miliar rupiah, tetapi realisasi pengalihan kewenangan masih ditunggu.
- Pemkot Bandung bernegosiasi dengan Kemenkeu soal pencairan DBH dan mempertimbangkan defisit anggaran serta creative financing untuk membiayai kebutuhan infrastruktur dasar.
Bandung, IDN Times - Kebijakan pemerintah pusat dalam mengambil alih kewenangan guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu dinilai akan mengurangi beban fiskal daerah. Pemkot Bandung misalnya, di mana alokasi untuk PPPK baik paruh waktu dan penuh waktu sangat besar.
Meski begitu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah kota akan melihat terlebih dahulu bagaimana realisasi pemindahan tanggung jawab guru PPPK tersebut.
"Solusi dari pemerintah itu adalah menjadikan PPPK guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Nah, itu kita sedang tunggu realisasinya," ucap dia kepada wartawan sesuai acara di Bandung, Kamis (20/8/2026).
1. Fiskal Pemkot Bandung bisa sedikit mendapatkan ruang
Ilustrasi guru pppk (IDN Times/Hilmansyah) Farhan menuturkan, apabila pemindahan tanggung jawab ini sudah terealisasi maka akan memberikan sedikit ruang fiskal untuk Pemkot Bandung. Dia menyebut total ratusan miliar Rupiah yang digelontorkan untuk PPPK di Kota Bandung.
"Kalau sampai itu terjadi, khusus untuk Kota Bandung, akan ada sedikit ruang fiskal bagi PPPK paruh waktu. Ratusan miliar (digelontorkan)," kata dia.
2. Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat
Ilustrasi guru mengajar di sekolah (IDN Times/Sukma Sakti) Mengenai alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Farhan mengatakan, Pemkot Bandung saat ini masih melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Bagaimanapun juga memang kita masih negosiasi. Dana Bagi Hasil (DBH) kami baru cair kurang dari 10 persen. Nah, setiap hari kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, khususnya dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan agar bisa memberikan jadwal pencairan berikutnya," tuturnya.
3. Pemkot Bandung berpeluang menetapkan defisit anggaran
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Bursa Efek Indonesia, Kamis (13/8). Lebih jauh, Farhan mengungkapkan, Pemkot Bandung berpeluang menerapkan strategi yang serupa dengan Pemprov Jabar yang kini tengah melakukan defisit anggaran dengan mengerem beberapa belanja untuk kemudian difokuskan ke infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat.
"Kelihatannya nih kami akan mengikuti jejak pemerintah provinsi untuk melakukan atau menerapkan prinsip defisit anggaran. Nah, defisitnya ditutup dari mana? Pembiayaan. Pembiayaan ada dari mana? Itu yang disebut sebagai creative financing," kata dia.
"Itu yang mesti kami lakukan dengan berbagai macam cara, termasuk membantu penyaluran dana APBN di kementerian-kementerian untuk disalurkan kepada Pemerintah Kota Bandung," ujarnya.
