HUT ke-81 Provinsi Jabar, DPRD Sebut Infrastruktur Belum Maksimal
- DPRD Jawa Barat menilai infrastruktur belum merata meski pemerintah provinsi menggeser anggaran Rp5,1 triliun pada 2025, terutama untuk jalan dan jembatan tua.
- Perbaikan juga dibutuhkan pada 99 daerah irigasi dan sungai, rumah tidak layak huni, sambungan listrik, serta kebutuhan pertambangan yang terdampak penghentian aktivitas tambang.
- Di tengah ruang fiskal yang sempit, DPRD mendorong pembiayaan kreatif dan penyelarasan program daerah dengan pemerintah pusat untuk menangani pekerjaan rumah pembangunan.
Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat turut memberikan beberapa catatan penting pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jabar yang ke-81, Rabu (19/8/2026). Salah satunya yaitu persoalan infrastruktur yang masih belum merata.
Hal ini turut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Daddy Rohanady. Dia mengatakan, pemerintah provinsi memang sudah melakukan pergeseran pada tahun 2025, namun hal tersebut masih belum cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan di sektor ini.
"Pertama saya berterima kasih lebih dulu ke KDM (Kang Dedi Mulyadi) karena sempat geser untuk infrastruktur Rp5,1 triliun. Itu bukan perkara mudah di 2025," ujar Daddy saat dihubungi, Rabu (19/8/2026).
1. Infrastruktur di sungai masih belum terlaksana dengan maksimal
ilustrasi infrastruktur (pexels.com/SERHAT TUG) Kemudian, infrastruktur jembatan, juga harus menjadi perhatian di mana masih banyak jembatan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang kondisinya sudah tidak layak dengan usia rata-rata di atas 40 tahun.
"Nah, jadi menurut saya PR-nya masih banyak, dan ini baru bicara satu sektor, jalan dan jembatan, belum lagi kita bicara penanganan sungai, irigasi, sampah pertambangan, listrik, rumah tidak layak huni (rutilahu) dan lain sebagainya (dsb)," kata Daddy.
Di sektor sungai, Daddy mengungkapkan dari sekitar 99 daerah irigasi dan sungai yang menjadi kewenangan pemerintab provinsi, banyak yang harus di benahi untuk memenuhi kebutuhan pangan.
"Penanganan sungai Jawa Barat ini bukan main, banyak sekali sungai dan daerah irigasi sekunder, punya kita juga banyak, ada 99 daerah irigasi punya Jawa Barat, dan itu jumlahnya panjang sekali serta harus dibenahi karena itu berkaitan dengan hajat kita semua. Buat mengairi sawah-sawah kita," katanya.
2. Aliran listrik pun belum sampai ke beberapa warga blank spot di Jabar
Ilustrasi infrastruktur PLN. (Dok. PLN) Selanjutnya, di sektor pertambangan, di mana Gubernur Dedi Mulyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penghentian aktivitas tambang. Meski dinilai bagus, kebijakan tersebut telah berdampak terhadap neraca tambang.
"Karena ini berkaitan dengan kebutuhan kita riil untuk melakukan pembangunan, poyek strategis nasional (PSn) maupun pekerjaan-pekerjaan punya kita yang dibiayai APBD povinsi, tidak mungkin dilakukan jika neraca tambangnya juga tidak cukup," katanya.
"Kemudian soal lainnya apa? Perbaikan Rutilahu. Rumah tidak layak huni masih begitu banyak pengajuan dari kabupaten kota, kemudian sambungan listrik, masih banyak rakyat kita yang beranak-pinak berkeluarga baru sambungan listriknya belum ada," ujarnya.
3. Pendapatan harus lebih dimaksimalkan dengan cara kreatif
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama) Mengenai pembangunan infrastruktur di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak baik-baik saja, Daddy mengatakan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat saja melainkan hingga pemerintah kabupaten kota.
"Intinya creative financing lah kira-kira. Itu butuh. Nah tapi yang kedua juga bisa dilakukan sebenarnya terkait dengan rencana-rencana kegiatan program itu coba kita lihat mengawinkannya bagaimana dengan program yang ada di pusat, jadi kalau kita mengharapkan hanya volume APBD semata rasanya juga tadi celah fiskalnya makin sempit ya," katanya.
Meski masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan ditengah tantangan fiskal yang tidak baik-baik saja, Dadsy berhadap melalui kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan, pemerintah provinsi dapat benar-benar manjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang istimewa.
"Mudah-mudahan betul-betul istimewa terwujud. Mudah-mudahan masyarakat Jawa Barat lebih sejahtera ke depan," kata dia.
