10 Calon DOB Jabar Tak Cuma Kejar Pemekaran, Kini Diukur Kesiapannya
- Forkoda PP DOB Jawa Barat mendorong calon daerah otonomi baru diukur dengan parameter kesiapan fiskal, pembangunan, investasi, kerja sama, dan pelayanan publik, bukan hanya syarat administratif.
- Kesiapan digital diusulkan menjadi bagian penilaian melalui CDOB Digital Readiness Index, mencakup kehadiran pemerintah digital, partisipasi publik, transparansi informasi, layanan digital, dan reputasi daerah.
- Jawa Barat memiliki 10 calon DOB yang diperjuangkan; pembentukannya perlu peta jalan menuju kemandirian tanpa mengorbankan daerah induk, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keberlanjutan.
Bandung, IDN Times – Bogor Timur, Cirebon Timur hingga Garut Selatan selama ini dikenal sebagai calon daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Namun kini muncul usulan baru. Sebelum resmi dimekarkan, daerah-daerah tersebut dinilai perlu memiliki ukuran kesiapan yang jelas, mulai dari kemampuan fiskal, pelayanan publik, hingga kesiapan digital.
Gagasan itu mengemuka dalam Saresehan Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat yang digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8/2026).
Jika selama ini perjuangan pemekaran lebih banyak berfokus pada pemenuhan syarat administratif dan status kelayakan, Forkoda menilai calon daerah baru perlu mulai mempersiapkan fondasi yang lebih kuat agar mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan secara efektif ketika status otonomi diberikan.
Ketua Forkoda PP DOB Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan tujuan pemekaran tidak boleh berhenti pada pembentukan wilayah baru. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan pembangunan yang lebih merata.
1. Pemekaran dinilai perlu ukuran baru selain syarat administratif
Dok.Istimewa Rahmat menilai perjuangan pembentukan daerah otonomi baru selama ini masih terlalu berfokus pada aspek kelayakan administratif. Padahal, menurutnya, setiap calon daerah persiapan (CDOB) juga perlu memiliki target yang jelas terkait kesiapan menuju kemandirian.
Karena itu, Forkoda mendorong adanya parameter yang dapat mengukur berapa lama sebuah CDOB membutuhkan masa transisi sebelum benar-benar siap menjadi daerah otonom.
Parameter tersebut mencakup kemampuan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, investasi, kerja sama antardaerah, hingga kesiapan pelayanan publik.
“Tidak mungkin pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis keadilan dapat diwujudkan secara optimal jika persoalan ketimpangan wilayah tidak ditangani,” ujar Rahmat.
Menurutnya, ukuran yang jelas akan membantu setiap CDOB mengetahui posisi dan target yang harus dicapai sejak masa persiapan hingga menjadi daerah otonom.
2. Kesiapan digital mulai masuk dalam syarat daerah baru
Dok.Istimewa Selain aspek fiskal dan kelembagaan, Forkoda juga menyoroti pentingnya kesiapan digital bagi calon daerah otonomi baru.
Sekretaris Forkoda PP DOB Jabar, Muhammad Sufyan Abdurahman, mengatakan kesiapan administratif belum tentu membuat sebuah daerah siap menghadapi tuntutan pelayanan publik modern.
Ia menilai perjuangan pemekaran perlu bergeser dari sekadar pembagian wilayah menjadi upaya menciptakan nilai publik yang lebih besar, seperti memperpendek jarak pelayanan pemerintah dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan.
Karena itu, Forkoda mengusulkan pembentukan CDOB Digital Readiness Index atau indeks kesiapan digital calon daerah otonomi baru.
Indeks tersebut mencakup sejumlah indikator, mulai dari kehadiran digital pemerintah daerah, keterlibatan publik, transparansi informasi, kesiapan layanan digital, hingga reputasi digital daerah.
Usulan ini menjadi salah satu gagasan baru yang muncul dalam diskusi pemekaran daerah di Jawa Barat.
3. Ada 10 calon DOB yang masih diperjuangkan di Jawa Barat
Dok.Istimewa Saat ini terdapat 10 calon daerah otonomi baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil kajian Universitas Padjadjaran.
Daerah tersebut meliputi Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur.
Sekretaris Jenderal Forkonas PP DOB, Abdurahman Sang, mengatakan setiap CDOB perlu memiliki ukuran yang jelas mengenai peluang menjadi daerah otonom dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian.
Menurutnya, parameter tersebut penting dimasukkan dalam Desain Besar Penataan Daerah maupun regulasi turunannya agar setiap daerah memiliki peta jalan yang terukur.
Sementara itu, akademisi Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi, mengingatkan bahwa regulasi penataan daerah saat ini semakin menekankan aspek kapasitas dan keberlanjutan daerah. Karena itu, pembentukan daerah baru tidak boleh mengorbankan daerah induk dan harus mempertimbangkan kesiapan fiskal, kelembagaan, pelayanan publik, serta ketahanan ekonomi secara menyeluruh.
Bagi Forkoda, pemekaran pada akhirnya bukan sekadar melahirkan daerah baru di atas peta. Yang lebih penting adalah memastikan daerah tersebut siap memberikan pelayanan yang lebih dekat, efektif, dan mampu mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
