Guru Honorer di Indramayu Tuntut Diangkat Jadi PPPK
Indramayu, IDN Times – Ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu menggelar unjuk rasa, Rabu (15/1/2025). Aksi itu dilakukan di dua titik yakni Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Indramayu.
Dengan mengambil titik awal di GOR Singalodra mereka berjalan kaki menuju Dinas Pendidikan kemudian dilanjutkan ke Gedung DPRD. Aksi tersebut dilakukan para guru untuk menuntut agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun," kata salah satu guru Tarja
1. Kecewa, banyak yang dinyatakan tidak lulus PPPK
Aksi tersebut diikuti guru-guru dari berbagai sekolah di Kabupaten Indramayu. Beberapa tuntutan disampaikan guru lewat tulisan di poster dan spanduk yang ikut dibawa dalam aksi itu.
Tarja menilai, pemerintah daerah telah membohongi janji yang sempat disampaikan kepada kalangan guru. Ditegaskannya, banyak rekan-rekannya sesama guru honorer yang gagal saat mengikuti seleksi PPPK.
“Kami merasa selalu dibohongi. Padahal, kami sudah mengabdi bertahun-tahun untuk masyarakat. Namun, saat seleksi PPPK, banyak di antara kami yang tidak lulus,” ungkap dia.
2. Selesaikan di tahun 2025
Ditegaskannya, rekan-rekannya sesama guru honorer menuntut kejelasan status mereka. Para guru, jelas Tarja, meminta pemerintah daerah memasukkan seluruh guru honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada anggaran 2025.
“Tuntutlah kami adalah tuntaskan tenaga honorer 2025 tanpa terkecuali yang terdata dalam data base BKN,” tutur dia.
"Kalau katanya anggaran tidak cukup, kenapa bisa dialihkan ke sektor lain? Kenapa kami yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak diperhatikan," lanjut dia.
Lebih jauh Tarja menegaskan, jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, aksi serupa akan terus dilakukan para guru honorer itu. "Kami akan berjuang sampai suara kami didengar," tegas dia.
3. Respons Kadisdik
Terkait tuntutan yang disampaikan para guru honorer, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Caridin berjanji akan membahas masalah itu lebih lanjut dalam rapat bersama dewan. Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan kebutuhan guru kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
"Kemarin yang daftar PPPK ada 1.942, yang terangkat 595. Kuota untuk tahap selanjutnya akan dibahas oleh BKPSDM. Insya Allah nanti ada gelombang berikutnya tahap ke dua," ujar dia.
Di sisi lain, Caridin mengaku masih banyak kendala yang dihadapi dalam proses pengangkatan PPPK. Latar belakang pendidikan dan masa kerja, kata dia, masih menjadi kendala yang dihadapi dalam proses PPPK.
"Untuk kendalanya beragam permasalahannya. Latar belakang pendidikan, kemudian masa kerja dan sebagainya. Makanya teman-teman itu menginginkan agar BKN memberi perhatian," terang dia.
