Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
IMG-20251211-WA0046.jpg
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

  • Pemerintah Kota Bandung siapkan tambahan anggaran Rp90 miliar untuk penanganan sampah di 2026.

  • Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan tanpa persetujuan anggaran tersebut, kota berpotensi mengalami krisis sampah mulai pertengahan Januari.

  • Perbaikan jalan dianggarkan sebesar Rp170 miliar, total anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp400 miliar.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp90 miliar untuk penanganan sampah selama 2026. Namun, hal itu harus melalui persetujuan Gunernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk dimungkinkan adanya pergeseran anggaran.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, tanpa persetujuan tambahan anggaran tersebut, Kota Bandung berpotensi mengalami krisis sampah mulai pertengahan Januari 2026.

"Kalau tidak disetujui, tanggal 12 Januari 2026 kami mulai menghadapi krisis sampah. Kalau dibiarkan, bulan April 2026 bisa menjadi bencana sampah," ujar Farhan, Kamis (25/12/2025).

1. Anggaran infrastruktur sudah mencapai Rp400 miliar

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung hanya memiliki waktu sekitar sepuluh hari hingga dua pekan untuk memastikan langkah-langkah penanganan dilakukan secara bertahap dan terukur.

Selain masalah sampah, Farhan juga menjelaskan perbaikan jalan berada dianggarkan sebesar Rp170 miliar. Hanya saja, jika digabung dengan pembangunan trotoar, drainase, penerangan jalan umum, hingga penataan kabel bawah tanah, total anggaran infrastruktur mencapai sekitar Rp400 miliar.

"Kalau dihitung keseluruhan, itu mendekati 7-10 persen dari anggaran. Target 8 persen akan kami kejar pada perubahan anggaran," ujarnya.

2. Tetap akan dilakukan pembahasan bersama DPRD Bandung

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. IDN Times/Debbie Sutrisno

Perlu diketahui beberapa hari sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan evaluasi terhadap APBD Kota Bandung tahun 2026. Saat itu Dedi memberikan sejumlah masukan, salah satunya mengenai alokasi anggaran untuk perbaikan jalan.

Mengenai hal itu, menurut Farhan, seluruh hasil evaluasi dan rencana penyesuaian anggaran tetap akan dikomunikasikan dan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

3. Dedi Mulyadi menegaskan APBD buka untuk dikurangi tapi ditata

Wali kota Bandung Muhammad Farhan. Dok Diskominfo

Farhan menegaskan, kebijakan evaluasi bukanlah pengurangan, melainkan penataan ulang. Dana hibah tersebut selama ini mayoritas dialokasikan untuk kesejahteraan guru PAUD, SD, dan SMP swasta, termasuk tenaga non-ASN.

"Pesan Pak Gubernur jelas, bukan dikurangi tapi ditata ulang. Itu yang akan kami lakukan," katanya.

Editorial Team