DPW PKB Jabar Dorong Pemerintah Buat Badan Pelaksana Reforma Agraria

Menurutnya, dua kesepakatan itu harus dikawal bersama karena sudah terlalu lama petani menunggu kebijakan yang benar-benar berpihak pada mereka.

"Forum kali ini semangatnya adalah mengumpulkan semua simpul organisasi petani se-Jawa Barat untuk mengawal, mendorong, memastikan apa yang sudah disepakati di tingkat nasional, itu bisa terlaksana," ucapnya.

Di sisi lain, Huda menyampaikan ada lima langkah untuk mempercepat hal reforma agraria ini, pertama Sinkronisasi Tata Ruang dengan One Map Policy, Inventarisasi dan Optimalisasi Aset BUMD yang Idle, Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria Lokal, Perkuat Ekonomi Desa dan Petani, dan Alokasi Khusus APBD untuk Petani Pasca Redistribusi.

Dalam sinkronisasi tata ruang dengan one way map policy, Huda mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan RTRW dengan RDTR bisa selaras.

"Harus dipastikan RTRW dan RDTR selaras dengan kebijakan one way map policy agar desa, lahan pertanian dan investasi tidak saling tumpang tindih. Ini menjadi dasar kepastian hukum ruang," katanya.

Lebih lanjut, Huda mengatakan, lima langkah eksekusi reforma agraria tersebut merupakan bagian dari keseriusan PKB di Jawa Barat dalam mensejahterakan petani. Beberapa isu yang ada di kabupaten dan kota soal agraria akan diteruskan sampai ke tingkat di daerah.

"Sejak dulu, petani selalu dikalahkan. Makanya kami ingin petani dimenangkan. Semangatnya mengawal, DPR akan membentuk pansus. Jabar siap mengawal sampai pansus terbentuk," kata Huda.

"Saya juga menginstruksikan seluruh fraksi PKB, anggota DPRD baik di Provinsi maupun kota kabupaten untuk menjadi bagian mengawal agenda yang telah disepakati di DPR," ucapnya.

Sementara, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika mengatakan, saat ini persoalan agraria di wilayah Jawa Barat cukup banyak, oleh karena itu dirinya juga menunggu langkah dari Pemprov Jabar.

"Sejauh ini sebenarnya justru saya menunggu gebrakan di Jawa Barat, bagaimana reforma agraria akan diurus," ucapnya.

"Karena kalau kita mengikuti mandatnya gubernur dan para bupati atau wali kota itu adalah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan reforma agraria di tingkat daerah," sambungnya.

Menurutnya, beberapa kebijakan di Jawa Barat bahkan kontraproduktif terhadap mandat reforma agraria nasional. Dewi menekankan agar pemerintah provinsi segera berbenah, memastikan alokasi dan pengadaan tanah tidak berbenturan dengan agenda reforma agraria.

"Bagaimana pun petani, masyarakat miskin, dan kelompok yang termarjinalkan dalam struktur agraria itu adalah urusan pemerintah, termasuk pemerintah provinsi, untuk memastikan keadilan agraria bisa dirasakan," katanya.

Fakta bahwa Jawa Barat selalu masuk lima hingga sepuluh besar penyumbang konflik agraria nasional dalam 10–20 tahun terakhir menjadi bukti nyata. Konflik besar paling banyak terjadi pada konsesi perkebunan swasta dengan HGU yang sudah expired, tetapi juga dengan perum Perhutani dan PTPN.

"Itu porsi pekerjaan rumah terbesar di Jawa Barat kalau memang mau menjalankan reforma agraria sejati," kata dia.