DPMPTSP Jabar Optimistis Realisasi Investasi Q1 2026 Capai Rp80 T

09 Apr 2026, 16:42 WIB

Azzis Zulkhairil

DPMPTSP Jabar Optimistis Realisasi Investasi Q1 2026 Capai Rp80 T

ilustrasi pekerja di industri tekstil (pexels.com/EqualStock IN)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

DPMPTSP Jawa Barat mendorong perusahaan segera melaporkan LKPM Triwulan I 2026 sebelum tenggat 15 April untuk mencapai target investasi Rp80 triliun.
Hingga akhir Maret 2026, realisasi investasi Jabar baru mencapai sekitar Rp50 triliun atau 50 persen dari target yang ditetapkan pemerintah daerah.
Pemerintah menegaskan pelaporan LKPM wajib melalui OSS-RBA dan pelaku usaha yang patuh akan mendapat pembinaan, fasilitasi, serta kemudahan perizinan dari DPMPTSP Jabar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

akhir Maret 2026

DPMPTSP Jawa Barat mencatat realisasi investasi telah mencapai 50 persen dari target Rp80 triliun untuk triwulan I 2026.

1 hingga 15 April 2026

Kementerian Investasi/BKPM RI mewajibkan pelaku usaha non-UMK melaporkan LKPM melalui sistem OSS-RBA untuk menghindari sanksi administratif.

9 April 2026

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik menyampaikan bahwa hasil LKPM akan dieksekusi pada 15 April dan digunakan untuk menilai pengaruh situasi geopolitik terhadap investasi di Jawa Barat.

15 April 2026

DPMPTSP Jawa Barat akan mengeksekusi hasil LKPM Triwulan I 2026 dan mengevaluasi outlook investasi daerah.

kini

DPMPTSP Jawa Barat terus mengimbau perusahaan agar patuh melaporkan LKPM serta memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang mengalami kendala.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat mengimbau perusahaan agar patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk mencapai target realisasi investasi triwulan I tahun 2026 sebesar Rp80 triliun.
Who?
Kepala DPMPTSP Jawa Barat, Dedi Taufik, bersama jajarannya serta para pelaku usaha di kawasan industri dan kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.
Where?
Kegiatan dan imbauan ini berlangsung di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan pusat koordinasi di kantor DPMPTSP Jabar, Bandung.
When?
Imbauan disampaikan pada Kamis, 9 April 2026. Masa pelaporan LKPM Triwulan I diperpanjang hingga 15 April 2026.
Why?
Langkah ini dilakukan untuk memastikan data realisasi investasi tersaji lengkap serta mengevaluasi dampak situasi geopolitik terhadap minat investasi ke Jawa Barat.
How?
DPMPTSP Jabar meminta seluruh pelaku usaha segera mengisi LKPM melalui sistem OSS-RBA, menyediakan pendampingan teknis, dan membuka layanan informasi resmi bagi yang mengalami kendala pelaporan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada pak Dedi dari DPMPTSP Jawa Barat yang minta semua perusahaan cepat kirim laporan kerja mereka sebelum tanggal 15 April. Laporannya buat tahu uang investasi di Jawa Barat sudah sampai berapa. Sekarang baru setengah dari target delapan puluh triliun. Pemerintah bantu kalau ada yang susah bikin laporan supaya semuanya bisa selesai tepat waktu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Upaya DPMPTSP Jawa Barat untuk mendorong kepatuhan pelaporan LKPM menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan terukur. Dengan capaian realisasi investasi yang sudah mencapai separuh target triwulan, langkah pendampingan teknis dan fasilitasi bagi pelaku usaha memperlihatkan sinergi positif antara pemerintah dan dunia usaha menuju pengelolaan investasi yang lebih efektif.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai cara untuk memenuhi target realisasi investasi triwulan I/2026 yang mencapai Rp80 triliun. Salah satunya dengan menggenjot para pelaku usaha agar patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Adapun pemerintah sudah memperpanjang masa pelaporan LKPM Triwulan I 2026 hingga 15 April mendatang. Sedangkan, hasil LKPM itu nantinya akan mencerminkan situasi realisasi investasi di Jawa Barat apakah terdampak oleh situasi geopolitik saat ini.

"Tanggal 15 April 2026 kami eksekusi hasil LKPM, sekaligus melihat outlook investasi ke depan apakah situasi geopolitik saat ini mempengaruhi keberminatan investasi ke Jawa Barat atau tidak," kata Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik, dikutip Kamis (9/4/2026).

1. Saat ini target suda 50 persen

Ilustrasi Industri Gas (pexels.com/Kelly)

Berdasarkan data awal yang dimiliki DPMPTSP Jabar hingga akhir Maret 2026, realisasi investasi ke Jawa Barat sudah mencapai 50 persen dari target Rp80 triliun. Dedi memastikan, hal tersebut harus digenjot untuk memaksimalkan kembali.

"Target kami Rp80 triliun di triwulan I 2026, kemarin baru Rp50 triliun, semoga tercapai di Rp80 triliun," katanya.

Agar data LKPM tersaji penuh, dia menegaskan, saat ini sudah menghimbau seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk tertib melaporkan hingga tenggat waktu yang diberikan.

"Kami meminta kawasan industri segera mengisi LKPM, kami dorong juga kabupaten/kota agar tidak berfokus pada PMA, tapi melihat potensi PMDN yang besar," katanya.

2. LKPM penting untuk bahan evaluasi kebijakan ke depan

Ilustrasi industri gula (dok. dreamstime)

Sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM RI menegaskan pelaku usaha non-UMK diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS-RBA mulai 1 hingga 15 April 2026 untuk menghindari sanksi administratif.

Dedi menuturkan LKPM bukan hanya sebagai laporan semata, melainkan juga memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Menurutnya mereka yang rutin melapor akan mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah.

"Laporan mereka juga menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan investasi daerah, para pelaku usaha juga mendapatkan dukungan kemudahan dalam proses perizinan berusaha," kata dia.

3. Dorong pengusaha segera lapor LKPM

ilustrasi industri tekstil (pexels.com/Digital Buggu)

DPMPTSP Jawa Barat memastikan siap memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pelaporan LKPM.

Pelaku usaha diminta menghubungi layanan informasi DPMPTSP melalui saluran resmi yang sudah tersedia. "Sekali lagi LKPM ini wajib bagi pelaku usaha," kata dia.