Disnakertrans Jabar Pastikan Tak Ada Penangguhan UMP UMSP 2026

Keputusan UMP, UMSP dan UMK, UMSK Jabar 2026 dipastikan sudah ditandatangani langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Sehingga, Kim mendorong agar perusahaan yang menjalankan amanat tersebut dipastikan tidak ada penangguhan.

"Pak Gubernur menandatangani berarti yang sudah disepakati dari tiga unsur. Tidak ada skema penangguhan dalam aturan, tidak ada," katanya.

Mengenai perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai keputusan upah 2026, Kim mengatakan, hal itu nantinya diselesaikan dengan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) masing-masing perusahaan.

"Untuk di Jawa Barat ini kan bipartit ya di perusahaannya. Tapi kami juga mengawasi, dari provinsi juga melakukan pengawasan apabila sekiranya misalnya ada laporan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan," tuturnya.

Lebih lanjut, Kim, menjelaskan, formula perhitungan upah tahun ini baik itu UMP, UMSP, UMK, UMSK ditentukan berdasarkan perhitungan yang hampir sama. Pemerintah kabupaten dan kota juga mengusulkan dengan mempertimbangkan nilai alpha.

"Rumusnya hampir sama, dalam menentukan UMK, UMSK, UMP, UMSP. Jadi, mempergunakan upah minimum tahun berjalan itu ditambah dengan inflasi dikali dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) dikali dengan alpha," ujarnya.

Untuk diketahui, UMP Jabar 2026 saat ini besarannya mencari Rp2.317.601,00. Sementara UMSP Rp2.339.995,00 untuk 12 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI).

"Yang untuk provinsi sudah ditetapkan kenaikannya itu 0,7 (nilai alpha), sedangkan upah minimum sektoralnya 0,9 (nilai alpha)," ujar Gubernur Dedi Mulyadi, Rabu (24/12/2025).

Selain UMP dan UMSP, Dedi Mulyadi turut menetapkan besaran UMK se-Jabar. Dia memastikan akan menerima semua usulan dari Dewan pengupahan kabupaten dan kota. Khusus untuk Kota Depok diambil rekomendasi dari Pemkot Depok.

Berikut besaran UMK 2025 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor No 561.7/ Kep. 798- Kesra/2024:

1. Kota Bekasi (5.690.752,95)

2. Kabupaten Karawang (5.599.593,21)

3. Kabupaten Bekasi (5.558.515,10)

4. Kabupaten Purwakarta (4.792.252,92)

5. Kabupaten Subang (3.508.626,53)

6. Kota Depok (5.195.721,78)

7. Kota Bogor (5.126.897,22)

8. Kabupaten Bogor (4.877.211,17)

9. Kabupaten Sukabumi (3.604.482,92)

10. Kabupaten Cianjur (3.104.583,63)

11. Kota Sukabumi (3.018.634,94)

12. Kota Bandung (4.482.914,09)

13. Kota Cimahi (3.863.692,00)

14. Kab. Bandung Barat (3.736.741,00)

15. Kabupaten Sumedang (3.732.088,02)

16. Kabupaten Bandung (3.757.284,86)

17. Kabupaten Indramayu (2.794.237,00)

18. Kota Cirebon (2.697.685,47)

19. Kabupaten Cirebon 2.681.382,45

20. Kab. Majalengka (2.404.632,62)

21. Kabupaten Kuningan (2.209.519,29)

22. Kota Tasikmalaya (2.801.962,82)

23. Kab. Tasikmalaya (2.699.992,26)

24. Kabupaten Garut (2.328.555,41)

25. Kabupaten Ciamis (2.225.279,16)

26. Kab. Pangandaran (2.221.724,19)

27. Kota Banjar (2.204.754,48)