Disdik Jabar Tegaskan Penambahan Rombel Hanya untuk SMAN/SMKN Tertentu
- Dinas Pendidikan Jawa Barat akan menambah rombongan belajar (Rombel) di SMAN dan SMKN tertentu untuk memfasilitasi calon siswa dari keluarga tidak mampu.
- Penambahan Rombel ini sudah berdasarkan persetujuan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rencananya naik dari 36 ke 45 Rombel, toleransi sampai 50.
- Pemprov Jabar ingin memberikan ruang lebih terhadap keluarga dengan penghasilan rendah tetap bersekolah di negeri, meski calon siswa-siswi tetap diberikan pilihan sekolah di swasta yang akan dijamin sepenuhnya oleh Pemprov Jabar.
Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menegaskan, penambahan rombongan belajar (Rombel) akan diterapkan dalam proses SPMB tahun ini. Nantinya, penambahan siswa dalam satu kelas ini akan diberikan di sekolah SMAN dan SMKN tertentu.
Diketahui, saat ini SMA dan SMK negeri di Jawa Barat menerapkan satu Rombel di satu kelas berjumlah 30-36 orang. Saat ini jumlah tersebut akan ditambah karena untuk memfasilitasi calon siswa dari keluarga tidak mampu.
"Tahun sekarang diterapkan, kami lagi melakukan pemilahan data. Lagi diharmonisasikan dengan pemerintah pusat. Prinsipnya kementerian sudah oke untuk pengentasan ATS (Anak Tidak Sekolah) di Jabar," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
1. Rencananya dinaikkan hingga 40 sampai 50 orang
Menurutnya, penambahan Rombel ini tidak dipermasalahkan, namun tetap ada batasan yang harus dipatuhi. Hal ini juga sudah berdasarkan persetujuan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Rencananya kami naikan dari 36 ke 45 Rombel, toleransi sampai 50. Itu nantinya ditempatkan di sekolah-sekolah yang memungkinkan nanti, lagi dikaji, lagi disortir," katanya.
2. Sekda benarkan rencana ini ditetapkan tahun ini
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jabar Herman Suryatman mengatakan, rencana penambahan Rombel ini sudah disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti saat pertemuan beberapa hari kemarin.
"Sekarang ada sekolah yang romblenya 36 orang, Menteri memberikan ruang bisa bahkan sampai 50. Kami sedang hitung, dan tentu ini kita dedikasikan untuk anak-anak yang miskin dengan tetap memberikan ruang perspasi sekolah swasta," ujar Herman, Kamis (19/6/2025).
Herman menjelaskan, rencana ini masih dalam pembahasan sekaligus menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Namun yang pasti, Pemprov Jabar ingin memberikan ruang lebih terhadap keluarga dengan penghasilan rendah tetap bersekolah di negeri.
"Administrasinya juga sudah dilayangkan dan setelah itu kami dibimbing oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk tindak lanjut, salah satunya alternatif untuk yang optimasi sekolah negerinya bagi yang miskin dengan penambahan jumlah siswa pada rombongan belajar," jelasnya.
Meski begitu, nantinya calon siswa-siswi SMA dan SMK dari keluarga berpenghasilan rendah akan tetap diberikan pilihan untuk sekolah di negeri atau swasta dengan pembiayaan yang dijamin oleh Pemprov Jabar.
"Karena di negeri, di tangani langsung oleh pemerintah, kita akan optimalkan yang di negeri, tetapi yang di swasta juga sama, karena kita kan ada BPMU, yang mungkin nanti direct bantuannya ke anak-anak yang miskin itu," katanya.
3. Klaim dapat menurunkan angka putus sekolah
Herman memastikan, Pemprov Jabar akan melakukan berbagai upaya agar masyarakat tetap menyekolahkan anaknya di hingga tingkat SMA dan SMK. Hal ini dilakukan agar angka putus sekolah bisa berkurang.
"Angka putus sekolah di Jawa barat, tahun ini akan jauh menurun, mudah mudahan tidak ada, terutama bagi yang miskin salah satu pemantik kan yang kasus di Cirebon ya," ucapnya.
"Kami kan prihatin bagaimana anak ingin membeli apa perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tetapi satu dan lain hal orang tua ada kendala sampai seperti itu, nah itu tidak boleh terjadi dan negara harus hadir," sambung Herman.
Diketahui ada sekitar sekitar 12.670 murid kurang mampu yang didorong untuk masuk sekolah SMAN dan SMKN melalui jalur afirmasi. Meksi begitu, pemerintah mengizinkan untuk ke sekolah swasta dan akan dijamin sepenuhnya oleh Pemprov Jabar.
