Dihantui Longsor, Tata Ruang Kabupaten Sumedang Harus Didesain Ulang

Ace menekankan, dalam mendesain ulang tata ruang, pemerintah harus memperhatikan aspek analisis risiko bencana, terutama bencana longsor seperti yang sudah terjadi.

Analisis risiko bencana itu harus menjadi salah satu variabel dalam menentukan kelayakan apakah lokasi bukit di lokasi longsor layak dibangun perumahan atau tidak.

"Kita melihat memang ada yang salah, dari ekosistem lingkungan yang ada di lokasi bencana. Ini adalah daerah yang sangat rawan bencana, tetapi dipergunakan untuk pemukiman," papar Ace.

Mau tidak mau, pemukiman di sekitar area longsor harus dikosongkan permanen. Setelahnya, pemerintah harus menyediakan ruang untuk relokasi. Sementara DPR akan mendesak agar BNPB menyiapkan anggaran untuk pembangunan rumah pengganti.

"Oleh karena itu kami mendesak kepada Pemda dan nanti. Kami juga akan minta kepada BNPB menyediakan anggaran untuk pembangunan rumahnya dari dana siap pakai," sebut Ace.

Setali tiga uang, Anggota DPR RI Komisi VIII Maman Imanul Haq mengatakan, ada tiga kunci penting terkait bencana longsor tersebut, salah satunya ialah pemangkasan bukit-bukit yang ada di sekitar lokasi longsor tersebut.

"Ada tiga kunci penting ya. Pertama, pemerintah harus melakukan kajian terhadap Jatinangor dan Cimanggung ini menjadi sebuah kawasan yang berada di bawah administrasi kabupaten, tapi dikelola bersama ditingkat nasional," kata Maman.

Kedua, mitigasi bencana harus menjadi bagian penting di wilayah Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor. "Ini menjadi momentum karena sesungguhnya, daerah ini rawan bencana dan pemangkasan bukit-bukit sekitar ini menjadi awal dari bencana yang akan lebih besar di sekitar Cimanggung ini," lanjut Maman.

Ketiga, pihaknya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak longsor tersebut, baik relokasi, bantuan yang dibutuhkan, dan membantu Pemkab Sumedang.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam waktu dekat bakal melakukan moratorium atas perizinan dua perumahan yang mengalami longsor.

"Kita akan moratorium. Kita akan diskusikan bersama, membuat grand desain supaya ini hijau kembali. Yang peruntukkannya untuk hutan lindung dan untuk penyimpanan air itu kita kembalikan," ujar Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan.

Erwan menegaskan, Pemda tidak akan memberikan izin kepada perumahan yang berdiri di lereng perbukitan Sumedang. "Saya tidak akan pernah lagi mengeluarkan izin untuk pembangunan di perbukitan seluruh Kabupaten Sumedang," tutupnya.