Dedi Mulyadi: TNI AL Bakal Berpatroli di Sungai dan Laut Jawa Barat

- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membuat kerja sama dengan TNI AL untuk menjaga wilayah perairan Jabar baik dari laut dan sungai.
- Program prioritas hasil kerja sama meliputi normalisasi dan penjagaan sungai, pembangunan landasan pesawat kecil untuk patroli laut, pendidikan kelautan bagi generasi muda, pengembangan teknologi dan infrastruktur kelautan, serta penataan wilayah pesisir dan kebersihan pantai.
- Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa kerja sama ini mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan maritim secara menyeluruh.
Bandung, IDN Times - Setelah membuat kerja sama dengan TNI AD, kini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan TNI AL untuk turut menjaga dan mengawasi wilayah perairan Jabar baik dari laut dan sungai.
"Komitmen kami dalam kerja sama dengan TNI AL adalah mengembalikan seluruh aliran sungai yang berasal dari gunung sampai ke laut, dan memuliakan laut," ujar Dedi, dikutip Kamis (26/6/2025).
1. Dedi Mulyadi singgung leluhur Sunda

Dedi menyinggung kembali filosofi leluhur Sunda yang memuliakan alam melalui tradisi hajat bumi dan laut, yang hakikatnya merupakan bentuk penghormatan dan kesadaran ekologis yang mendalam.
"Bersedekah pada laut berarti tak hanya mengambil dari laut, tapi juga memberi. Ini adalah bentuk penghormatan yang akan melahirkan keseimbangan ekosistem, termasuk tumbuhnya biota laut," tuturnya.
Adapun beberapa program prioritas hasil kerja sama dengan TNI AL, di antaranya normalisasi dan penjagaan sungai. Pemprov Jabar akan melibatkan TNI AL untuk menjaga kelestarian sungai melalui patroli di sepanjang aliran sungai.
"Kita akan hitung berapa kilometer sungai dan berapa personel TNI AL yang dibutuhkan untuk menjaga kelestariannya," kata Dedi.
2. Pendidikan dasar kedisiplinan juga diberikan

Kemudian mengenai pembangunan landasan pesawat kecil untuk patroli laut dan evakuasi medis, Dinas Perhubungan Jabar telah diminta menyiapkan landasan udara kecil guna memudahkan patroli laut, mitigasi bencana, serta evakuasi darurat pasien, termasuk ibu hamil dan korban stroke di wilayah terpencil.
Program prioritas lainnya ialah mengenai pendidikan kelautan bagi generasi muda. Pemprov Jabar akan membangun sekolah-sekolah kelautan yang memprioritaskan anak-anak nelayan dengan pendidikan gratis dan berorientasi pada vokasi kelautan. Selain itu, TNI AL akan dilibatkan dalam pemberian pendidikan dasar kedisiplinan dan wawasan kebangsaan di SMA/SMK.
Selanjutnya, program pengembangan teknologi dan infrastruktur kelautan. KDM juga menekankan pentingnya teknologi perkapalan dan pengelolaan sumber daya kelautan.
"Anak-anak Jabar harus memahami laut sebagai kekayaan alam yang harus dijaga, bukan dieksploitasi," katanya.
3. Penataan tempat pelelangan ikan juga akan dibereskan

Berikutnya adalah program penataan wilayah pesisir dan kebersihan pantai. Akan ad apenambahan armada pengangkut sampah dan peralatan pengeruk, demi membersihkan pantai dari sampah.
Selain itu, KDM menekankan pula pentingnya penataan tempat pelelangan ikan agar tidak terkesan kumuh.
"Saya yakin kemakmuran hanya bisa diraih dengan cara merawat. Laut, sungai, dan gunungnya dirawat. Kalau dirusak, yang lahir adalah kehancuran," tuturnya.
Sementara itu Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali menegaskan, ruang lingkup kerja sama ini mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan maritim secara menyeluruh.
"Kerja sama ini meliputi pemetaan dan mitigasi bencana, penanganan sampah di sungai dan pesisir, serta edukasi masyarakat pesisir dalam bidang kemaritiman," kata Ali.
Program kerja sama juga menyasar penanganan vegetasi mangrove dan kualitas air laut; normalisasi jalur pelayaran dan kolam pelabuhan; perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah pesisir; hingga penataan kawasan kumuh secara terpadu.
Ali menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen Pemda Provinsi Jabar dalam memperkuat sinergi antar lembaga demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Kami berharap kerja sama ini menjadi model pengelolaan wilayah maritim yang inklusif dan berkelanjutan," kata dia