Dedi Mulyadi Tidak Bayar Pajak Mobil Pribadi, DPRD Beri Sentilan

24 Apr 2025, 07:35 WIB

(Istimewa)

Bandung, IDN Times - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Taufik Nurrohim memberikan sentilan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang kedapatan tidak bayar pajak Mobil pribadinya yakni Lexus LX600 dengan nomor polisi B 2600 SME.

Dedi diketahui belum membayar pajak selama satu tahun degan nominal Rp41,7 juta. Kelalaian gubernur ini dinilai sangat kontradiktif dengan kebijakannya yang melakukan pemutihan dan penghapusan tunggakan pajak bagi masyarakat Jabar.

Menurut Taufik, kepatuhan pembayaran pajak ino seharusnya bisa dimulai dari sikap para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.

"Dalam sistem tata kelola keuangan daerah, pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari pendapatan yang digunakan untuk pelayanan publik. Maka, kepatuhan terhadap pajak harus dimulai dari seluruh elemen, termasuk pejabat," kata Taufik, dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025).

1. Minta komitmen Dedi Mulyadi segera ditindaklanjuti

IDN Times/Debbie Sutrisno

Dedi sendiri sudah mengklarifikasi dan meminta maaf atas kelalaiannya tersebut, dan menyatakan akan segera melakukan pemindahan nomor polisi ke wilayah Jabar, bukan lagi dari Pemerintah DKI Jakarta.

"Klarifikasi yang telah disampaikan oleh gubernur merupakan langkah yang sudah jelas, terutama karena disertai dengan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut," ungkapnya.

2. Kejadian ini membuat publik berasumsi negatif

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Di sisi lain, dirinya meminta agar proses pemindahan tersebut dilaksanakan secepatnya agar publik tidak memiliki persepsi negatif atas kesalahan tersebut. Taufik juga meyakini, transparansi dan keterbukaan pejabat publik dalam menjawab pertanyaan masyarakat adalah bagian penting dari tata kelola yang sehat.

"Namun tentu kita berharap, proses penyelesaian administratif ini juga segera diselesaikan agar tidak menimbulkan persepsi negatif lebih luas," ujarnya.

3. Seluruh pejabat jangan sampai menunggak pajak

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Lebih lanjut, Taufik menyebut isu soal pajak yang belum dibayar oleh Dedi harus jadi momentum bagi semua pihak untuk saling instrospeksi diri. Menurutnya semua kewajiban harus dijalankan dengan tanggung jawab.

"Peristiwa ini bisa menjadi momentum introspeksi bersama, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Bukan hanya untuk Gubernur, tetapi juga bagi kita semua yang diberi amanah di pemerintahan," katanya.

"Mari kita pastikan bahwa setiap kewajiban, baik yang menyangkut institusi maupun pribadi, dijalankan dengan tanggung jawab. Dari hal-hal kecil seperti ini, kredibilitas publik terhadap pemerintah dibangun," tuturnya.