Dedi Mulyadi Targetkan 20 Ribu Anak dari Keluarga Miskin Bisa Sekolah di Negeri
Intinya sih...
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan 20 ribu keluarga miskin bisa bersekolah di sekolah negeri dengan memberikan beasiswa sebesar 3,6 juta untuk beli sepatu dan baju sekolah.
Dedi juga akan memberikan bantuan kepada para santri di Pondok Pesantren yang tidak mampu dengan menyediakan beasiswa di seluruh provinsi Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jabar akan menggunakan anggaran efisiensi sebesar Rp3,6 triliun untuk perbaikan jalan dan sanitasi serta membayar tunggakan BPJS senilai Rp334 miliar dalam rancangan anggaran perubahan tahun 2025.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan 20 Ribu anak dari keluarga kurang mampu bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri.
Upaya itu untuk mengentaskan persoalan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Jawa Barat yang masih tergolong tinggi akibat tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tingkat SMA dan SMK karena terkenda soal biaya.
Menurutnya, dalam membangun pendidikan di Jabar, tidak hanya membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas. Pemprov Jabar juga akan memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin yang jumlahnya mencapai 12.600 keluarga miskin.
"Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik, tapi miskin. Maka saya pengen jadi 20.000 ribu keluarga miskin yang bisa sekolah di sekolah pemerintah. Dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju sekolah," ujar Dedi, Rabu (25/6/2025).
1. Santri juga akan dapat beasiswa
Tidak hanya sekolah formal, Dedi menargetkan akan memberikan bantuan Juah terhadap para santri di Pondok Pesantren yang ada di Jawa Barat. Hanya saja, hal tersebut diberikan khusus bagi keluarga yang masuk dalam kategori tidak mampu.
"Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat," ucapnya.
Di sisi lain, dalam pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan anggaran dari hasil efisiensi sebesar Rp3,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan dan sanitasi.
"Jalan-jalan sudah mulai dibangun di berbagai tempat walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita," katanya.
2. BPJS akan diperbaiki
Lebih lanjut, Dedi juga menunjukan komitmennya terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemprov Jabar akan segera membayar tunggakan BPJS dalam rancangan anggaran perubahan tahun 2025 ini.
"Kemudian ini nih BPJS nunggak Rp334 miliar yang dibayarkan ke kabupaten/kota. Sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukan," tegasnya.
3. Masyarakat yang terdampak longsor akan diberikan bantuan
Selanjutnya, permasalahan-permasalahan sosial yang kerap dihadapi oleh masyarakat, dari mulai rumahnya terkena longsor, warga yang melanggar hukum karena menggunakan tanah negara untuk berjualan ataupun bermukim, sedikit demi sedikit dituntaskan KDM.
"Tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain, dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat," katanya.