Dedi Mulyadi Tahan Usulan Status Darurat Sampah Kota Bandung dari Farhan
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menahan usulan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk menetapkan status darurat sampah, dengan alasan perlu pertimbangan matang agar tidak menimbulkan kepanikan publik.
- Dedi menekankan fokus pada efektivitas langkah penanganan dan solusi pengelolaan sampah, termasuk rencana penggunaan alat pengolah berbasis kelurahan yang mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif.
- Kondisi TPA Sarimukti semakin kritis dan diperkirakan penuh dalam enam bulan, sementara Pemprov Jabar menyiapkan sistem pengolahan wilayah serta kerja sama pembiayaan dengan pemerintah daerah.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menolak usulan Wali Kota Bandung M Farhan terkait status darurat sampah. Dedi Mulyadi menyebutkan, enggan terburu-buru menyetujui permohonan tersebut.
Menurut Dedi, penetapan status darurat Kota Bandung ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang dan penuh kehati-hatian agar nantinya tidak hanya sebatas menakut-nakuti masyarakat saja.
"Status darurat sampah akan kita lihat dulu, jangan dibikin menjadi buru-buru darurat nanti orang panik," kata Dedi, Selasa (2/6/2026).
1. Jangan membuat masyarakat panik
Dedi menilai yang lebih penting saat ini adalah memastikan langkah-langkah penanganan darurat berjalan efektif terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil keputusan formal terkait status kedaruratan.
"Yang harus kita lakukan bukan soal daruratnya tapi langkah penanganan kedaruratan dulu, nanti darurat menjadi panik sampahnya bertumpuk," katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan sekadar label status darurat, melainkan bagaimana menyiapkan solusi agar tumpukan sampah tidak semakin membebani sistem pengelolaan yang ada.
Sementara, kondisi TPA Sarimukti saat ini sudah dalam keadaan kritis dan diprediksi akan mencapai batas maksimal dalam hitungan bulan ke depan.
"Sarimukti enam bulan ke depan sudah close ya, sudah penuh. Saya sudah menyiapkan memitigasi yaitu mendorong alat yang bisa melakukan pengelolaan tiap kelurahan dengan kapasitas lima ton," jelasnya.
2. Dibandingkan menetapkan status darurat mending tangani mandiri
Pemprov Jawa Barat, kata Dedi, tengah menyiapkan sistem pengolahan sampah berbasis wilayah yang nantinya ditempatkan di setiap kelurahan. Teknologi tersebut telah diuji coba dan dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA secara signifikan.
Alat pengolahan tersebut mampu mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan sektor industri.
"Uji cobanya sudah berhasil dilakukan di Gedung Sate, ada alat yang merubah sampah jadi bahan bakar, bahan bakarnya bisa jadi pengganti batu bara," ucapnya.
3. Pemprov Jabar sudah berikan solusi teknis penanganan sampah
Menurutnya, hasil pengolahan sampah itu bahkan sudah mulai dilirik sejumlah industri di Jawa Barat sebagai sumber energi pengganti. "Di beberapa industri di Jawa Barat bahasa sederhananya briket dan ini berhasil diuji coba di Gedung Sate kapasitas 5 ton sehari," katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan teknologi serupa nantinya akan diperluas ke berbagai daerah, termasuk Kota Bandung. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kerja sama pembiayaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
"Nanti akan diterapkan di seluruh kelurahan dan nanti saya akan ajak bicara wali kota untuk menentukan pembiayaannya karena gak mungkin ditanggung provinsi semua," kata dia.
4. Farhan minta status darurat disetujui
Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama masa liburan memberikan tekanan besar terhadap daya dukung lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah.
"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat Pemkot Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama terkait pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti.
Farhan mengakui Kota Bandung hingga kini tidak memiliki tempat pembuangan akhir sendiri. Karena itu, pengelolaan sampah residu masih sangat bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah membantu membuka tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti selama masa lonjakan produksi sampah.
"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.
Saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan tersebut.
"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.
Jika status tersebut disetujui, Pemkot Bandung akan memiliki ruang lebih luas untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan darurat dalam penanganan sampah.
Meski demikian, Farhan tidak merinci langkah-langkah yang akan ditempuh apabila status darurat resmi ditetapkan
