Dedi Mulyadi: Sistem Zonasi PPDB di Indonesia Perlu Disempurnakan

Dedi yang juga menjadi calon anggota DPR RI periode 2019-2024 ini menilai, sistem zonasi yang diberlakukan hari ini harusnya dipahami dari sisi aspek pemerataan kesempatan berpendidikan yang ujungnya adanya pemerataan distribusi akademis di seluruh wilayah.

“Tidak terjadi seperti yang terjadi selama ini, dimana orang yang memiliki kemampuan akademis dicetak oleh sekolah tertentu, yang memililki akses dan kemampuan finansial para peserta didik,” tuturnya di Bandung, Selasa (18/6/2019).

Dedi mengungkapkan, masih adanya cap sekolah favorit pada SMA-SMA tertentu, membuat banyak orang tua dan calon siswa berebut untuk memasukan anak didiknya. Padahal, sistem zonasi seharusnya diterapkan agar memberi ruang pendidikan murah bagi siswa yang berada di lokasi terdekat. “Kenyataannya tidak begitu,” ujarnya.

Dia menyebutkan, persoalan yang masih terjadi terhadap PPDB 2019 harus membuat pemerintah segera memperbaiki regulasi yang ada saat ini. Hal itu dapat terlihat dari berbagai macam persoalan yang terjadi di daerah dengan adanya penumpukan di sekolah tertentu saat masa pendaftaran. 

Dedi mengungkapkan, urusan pendidikan ini akan menjadi konsen dirinya setelah menjabat sebagai Anggota DPR RI mendatang. “Kualitas pendidikan harus diubah, Indonesia memahami pendidikan hanya urusan akademik murni bukan kemampuan seseorang mengembangkan minat dan bakat,” tuturnya.

Dia menunjuk banyak negara yang pendidikannya sudah sangat maju sudah menempatkan minat dan bakat siswa sebagai prioritas pendidikan. Dedi menilai pemahaman akademik murni yang terjadi sekarang hanya menyuburkan lembaga les dan bimbingan belajar. “Diperlukan kualitas guru juga yang bisa membaca bakat dan minat siswa,” katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan ada empat hal yang menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan PPDB 2019 tingkat SMA di Jabar. Pertama, persoalan antrean para orang tua siswa di sekolah.

Kedua, penentuan jarak dalam zonasi. Ketiga, permasalahan macetnya server di salah satu wilayah hingga tidak adanya informasi real time terkait hasil PPDB di setiap sekolah.

"Per hari ini kita prinspinya fokus sistem antrean, penentuan jarak cara pengukurannya, hari ini ada laporan macetnya server, terus tidak ada real time laporannya," kata Haneda di Balai Kota Bandung, Senin (17/6).