Dedi Mulyadi Perintahkan Calon Pekerja BYD Subang Masuk Barak Militer
- Dedi Mulyadi memerintahkan 4.500 lulusan SMA/SMK di Jawa Barat untuk bekerja di Pabrikan Otomotif BYD, Kabupaten Subang.
- Para calon pekerja sudah memiliki sertifikat uji yang diberikan oleh BYD dan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar.
- Pemerintah Provinsi Jabar menangani pelatihan tenaga kerja sehingga industri tidak lagi menganggarkan pelatihan untuk calon tenaga kerja terampil.
Bandung IDN Times - Sebanyak ribuan lulusan SMA/SMK asal Jawa Barat dipastikan siap disalurkan untuk bekerja di Pabrikan Otomotif BYD, Kabupaten Subang. Para calon pekerja ini pun dipastikan sudah memiliki sertifikat uji yang sebelumnya diberikan oleh BYD dan juga Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun membenarkan hal tersebut.dia memastikan sudah ada 4.500 lulusan SMA/SMK di Jawa Barat yang sudah mengikuti pelatihan dan kini mendapatkan sertifikat.
"4.500 lulusan SMA,SMK di Jawa Barat yang sudah mengikuti pelatihan untuk bekerja di perusahaan otomotif BYD di Subang di kawasan Surya Cipta. Sehingga ini tahap awal, tahap berikutnya nanti mungkin ada penyerahan lagi 5.000 atau 6.000 lulusan," kata Dedi, dikutip Sabtu (4/10/2025).
1. Barak militer untuk pembentukan mental
Menurutnya angka ini akan terus bertambah mengingat kebutuhan tenaga kerja siap pakai di industri kendaraan listrik diperkirakan akan terus tumbuh. Hal ini juga sejalan dengan rencana pihaknya menghasilkan lulusan-lulusan SMA/SMK yang siap kerja.
"(Sejumlah 4.500 lulusan) Ini tenaga kerja yang sudah lulus. Lulus pelatihan, punya sertifikat dan siap bekerja. Tinggal pembentukan mental. Pembentukan mental bisa dilakukan dengan konsep barak militer," katanya.
Dengan skema penyiapan tenaga kerja ini, industri tidak lagi menganggarkan pelatihan untuk calon tenaga kerja terampil mengingat kewajiban tersebut sudah ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
"Sehingga industri memiliki cost yang rendah untuk membuat pelatihan karena pelatihannya sudah menjadi tanggungan pemerintah provinsi. di Jawa Barat," katanya.
2. Perizinan investasi harus cepat
Sebelumnya, Dedi mengatakan, upaya memenuhi kebutuhan investor akan tenaga kerja lokal terampil menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memberikan kenyamanan pada industri.
Menurut Dedi, penting untuk menyiapkan pelayanan baik urusan perizinan, tenaga kerja hingga lahan agar perekonomian daerah bergerak, lapangan kerja terbuka.
"Jadi hari ini satu, saya mencoba membuka investasi untuk ramah masuk di Jawa Barat. Saya ngurus perizinannya tidak boleh berliku-liku dan berlama-lama. Saya ngurus bagaimana keamanannya dipastikan aman. Tidak boleh ada premanisme, dan negara harus hadir dalam setiap hal," tuturnya.
3. Tenaga kerja lokal harus dipersiapkan
Kedua, Pemprov Jabar juga ingin memberikan kepastian pada investor terkait urusan pengadaan lahan yang harus lancar. Ketiga mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan lowongan di industri tersebut.
"Pemerintah harus punya rencana itu. Dalam setiap waktu dia harus bisa membaca, menjemput, membaca, menjemput, membaca, menjemput," kata dia.
