Bupati Majalengka Terpilih Tetap Butuh Stafsus dan Tenaga Ahli, Tapi...
Majalengka, IDN Times- Pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus maupun tenaga ahli. Hal itu disampaikan Kepala BKN Zudan Arif Fakhrullah, saat menghadiri rapat seleksi CPNS dan PPPK di kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada awal Februari 2025 kemarin.
Dia mengatakan, saat ini sudah terlalu banyak jumlah pegawai di daerah, terutama tenaga administrasi. Di sisi lain, anggaran daerah jumlahnya terbatas.
Di samping itu, kata dia, tenaga ahli sudah tersedia di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Kepala daerah yang terpilih tidak boleh mengangkat pegawai baru. Jika ada gubernur, bupati atau wali kota yang tetap melakukannya maka akan dikenai sanksi dari pemerintah pusat," kata Zudan seperti dikutip dari keterangan tertulis pada hari ini, Selasa (11/2/2025) lalu
1. Bupati Majalengka terpilih sebut butuh staf khusus dan tenaga ahli
Bupati Majalengka terpilih Eman Suherman mengaku butuh kehadiran staf khusus dan tenaga ahli. Kehadiran mereka dibutuhkan untuk mewujudkan janji kampanye, yang mengambil tagline Majalengka Langkung SAE (Majalengka lebih baik).
"Kalau saya berbasis kebutuhan. Kalau memang kekurangan tenaga di birokrasi yang bisa memperkuat kebijakan bupati terpilih, yakni saya, yang punya visi misi, berorientasi untuk ke masyarakat, apalagi kalau dipandang perlu, ya butuh," kata Eman saat berbincang dengan IDN Times.
Di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Majalengka sendiri, selama ini sudah ada posisi untuk jabatan staf ahli. Namun, untuk membawa Majalengka lebih baik lagi, Eman menegaskan, dibutuhkan keberadaan dua posisi tersebut.
"Staf khusus, tenaga ahli sangat butuh. Ke depan pada saat Majalengka menjadi ramai, kemudian staff ahli nya hanya tiga, apalagi staff ahlinya tidak punya potensi, bagaimana," tegas dia.
"Ini Majalengka mau dibawa kemana. Kalau saya kan inginnya semua langkung sae. Semua aspek kehidupan manusia harus langkung sae. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keagamaan," lanjut mantan Sekda Majalengka itu
2. Ada larangan, akan maksimalkan perangkat yang ada
Kendati mengaku butuh kehadiran staf khusus dan tenaga ahli, Eman memastikan pemerintahannya akan mengikuti aturan main dari pusat. Kebutuhan terhadap staf khusus dan tenaga ahli, jelas dia, mungkin akan digantikan dengan perangkat yang sudah ada.
Dijelaskannya, selama ini, Pemda Majalengka memang tidak pernah terdapat dua posisi tersebut. "Tapi hari ini kan kami sudah jelas diwarning tidak boleh mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus," jelas dia.
"Akhirnya saya harus memaksimalkan teman-teman kepala OPD. Baik itu yang berkaitan langsung, (yakni) staf ahli. Staf ahli kan fungsinya sama. Walaupun kami butuh, tapi karena sudah diwarning, kami memanfaatkan peran staff ahli. (Sebelumnya) tidak ada," lanjut bupati terpilih yang diusung KIM plus itu.
3. Ajak pegawai berubah ke arah lebih baik
Sementara itu, Eman juga mengingatkan para ASN di lingkungan Pemda Majalengka untuk kembali berpegang teguh kepada Tupoksi. Eman menegaskan, di bawah kepimpinannya, pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.
"Bagaimana memberi pelayanan terbaik. Saya ingin melakukan perubahan," tegas dia.
Eman mengaku, selama ini dirinya kerap mendapat laporan terkait pelayanan yang dinilai kurang memuaskan. "Mari sama-sama untuk memberi pelayanan terbaik. Tugas utama pejabat adalah memberi pelayanan," jelas Eman.
