Bey Machmudin Sebut Pemangkasan Anggaran OPD di Jabar akan Berbeda

01 Feb 2025, 06:00 WIB

(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar untuk mendetailkan rencana efisiensi anggaran yang ditargetkan sampai Rp4 triliun, agar jangan sampai menggangu efektivitas kinerja mereka.

Dia tidak menginginkan agar semua anggaran yang diefisiensi di masing-masing OPD dipukul rata, karena akan berpotensi menyebabkan efektivitas kinerja dari mereka sendiri.

"Saya tidak mau dipukul rata, jadi misalnya tiap SPPD sekian jangan, tapi harus berdasarkan betul-betul didetailkan lagi ada program apa, tapi bisa tidak ditunda segala macam. Jangan sampai nanti misalnya BPBD dipotong, anggaran perjalanan 80 persen. Kemudian ada bencana enggak bisa bergerak. Jadi jangan seperti itu, tapi dipikirkan lagi detail-detailnya seperti apa," kata Bey di Gedung Sate dilansir dari ANTARA, Jumat (1/31/2025).

1. Dana DPRD Jabar juga akan dipangkas

Gambar tangan memegang banyak uang (Unsplash.com/Mufid Majnun)

Efisiensi, kata Bey, akan dilakukan pada semua OPD termasuk Sekretariat DPRD Jabar. Termasuk dengan perjalanan dinas DPRD Jabar yang juga akan dikomunikasikan karena tetap akan berkaitan.

"Karena kan (dilihat) di mana urgensinya. Memang harus keluar kota, harus studi banding, (tapi) apakah bisa dikurangi, pasti nanti akan ada komunikasi," ucap Bey.

Meski ditargetkan terjadi efisiensi antara Rp2 triliun sampai Rp4 triliun pada APBD 2025 dengan dilakukan secara detail, Bey yakin hal itu tidak akan berpengaruh terhadap kinerja, malah akan memberikan efek positif karena hasil efisiensi itu akan direalokasi pada pos anggaran lainnya yang memberikan dampak pada masyarakat.

Di mana, efisiensi Rp2-4 triliun anggaran Jabar dengan landasan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta disesuaikan dengan visi dan misi gubernur terpilih (Dedi Mulyadi), akan direalokasi ke tiga proyek fisik prioritas yakni perbaikan jalan, elektrifikasi 100 persen, dan pembangunan ruang kelas baru.

"Karena walau di sisi lain ada pengurangan, tapi sisi lain ada peningkatan yang berdampak kepada masyarakat. Tapi itu (jumlah efisiensi) belum final. Senin (3/1) dirapatkan lagi," tuturnya.

2. Bakal ada efisiensi APBD minimal Rp2 triliun

ilustrasi uang rupiah (pixabay.com/IqbalStock)

Bey menegaskan, pemprov menargetkan adanya efisiensi APBD 2025 sebesar Rp2 hingga Rp4 triliun. Efisiensi anggaran dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD/dinas/badan), sehingga dirinya meminta para OPD di lingkungan Pemprov Jabar untuk menyusun dan menelusuri pos-pos anggaran yang bisa diefisiensi.

Draft dari OPD itu, lanjut Bey, diharapkan Senin (3/2) pekan depan akan rampung, untuk kemudian dipadupadankan dengan rancangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang hari ini dibahas dalam rapim tersebut.

"Jadi saya minta Senin sudah ada untuk dicari titik temu antara versi Bappeda dan dinas dengan jumlah yang ditargetkan Rp2 triliun hingga Rp4 triliun," ucapnya.

3. Ini Inpres terkait pemangkasan anggaran

Ilustrasi anggaran (freepik.com/jcomp)

Diketahui, ada arahan dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025, ditetapkan bahwa efisiensi belanja negara sebesar Rp306 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian sebesar Rp256 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,596 triliun.

Presiden juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, untuk menerapkan langkah efisiensi, yang tertuang dalam diktum keempat, yakni:

1. Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau (focus group discussion).

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

3. Membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

4. Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.

5. Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik.

6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

7. Menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari TKD.