DPRD Jabar Soroti PCMB Jabar, Sebut Membingungkan Orang Tua
- Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Sofari, menyoroti banyaknya keluhan orang tua terkait proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dalam sistem penerimaan siswa baru tahun 2026.
- Zaini menemukan berbagai masalah teknis seperti kesalahan verifikasi data, gangguan akses akun PKBM dan pesantren, serta ketidaksesuaian nilai scoring dengan dokumen yang diunggah.
- Ia menilai akar persoalan terletak pada tidak adanya simulasi penggunaan sistem baru sebelum pendaftaran dibuka dan berencana memanggil Dinas Pendidikan Jabar untuk evaluasi menyeluruh.
Bandung, IDN Times- Anggota Komisi V DPRD Jabar, Zaini Sofari turut menyoroti ratusan lebih orang tua yang mengeluhkan selama proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sejak Senin (8/6/2026) kemarin.
Zaini pun turun langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026), untuk melihat kondisi di lapangan. Dia mengatakan, suasana di Kantor Disdik Jabar menunjukkan masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.
"Tentunya animo masyarakat dengan berbagai pengaduan yang terkait penerimaan calon murid baru, khusus PPDB, juga ramai. Dari pagi tadi saya melihat terus, sekarang aulanya sudah penuh. Ini membuktikan kalau ternyata ada hal yang harus diselesaikan," kata Zaini.
1. Persoalan ya g dihadapi orang tua berbeda-beda
Zaini menuturkan, aduan yang diterima berasal dari berbagai kategori peserta, dan itu problemnya berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya sehingga membuat orang tua semakin kebingungan.
"Ada sekolah yang mengeluarkan surat untuk perbaikan verifikasi, tapi di satu sisi ada sekolah yang tidak bisa mengeluarkan surat karena ada aturan baru," Kata Zaini.
"Kemudian ada juga dari PKBM dan pondok pesantren, begitu memasukkan password sudah tidak bisa dan datanya menghilang. Dicoba lagi tetap tidak bisa, akhirnya sekarang datang ke sini," tuturnya.
2. PCMB membingungkan orang tua
Lebih lanjut, Zaini menerima banyak keluhan terkait sistem penilaian atau scoring yang digunakan dalam proses seleksi. Sejumlah orang tua mempertanyakan nilai anaknya yang dinilai tidak sesuai dengan dokumen yang telah diunggah.
"Kemudian terkait scoring yang dipertanyakan. Bahkan ada yang berharap bisa di-upgrade karena ketidaktahuan orang tua murid saat mengunggah dokumen pada awal pendaftaran, misalnya ijazah atau sertifikat cabang olahraga tingkat nasional maupun regional," katanya.
Salah satu persoalan yang paling banyak disorot Zaini adalah penggunaan istilah Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB. Menurutnya, banyak masyarakat yang salah memahami tahapan tersebut karena menganggap proses itu hanya pendataan awal, bukan bagian dari pendaftaran yang menentukan kelanjutan proses seleksi.
"Seharusnya diksinya jelas saja. Kalau pemetaan, orang awam pasti menganggap hanya dipetakan. Saya juga mendatangi beberapa sekolah, dan sejumlah orang tua menyampaikan hal yang sama. Namanya pemetaan ya dikira hanya dipetakan, diarahkan, atau didata, bukan langsung menjadi pendaftaran," ujarnya.
Padahal dalam praktiknya, tahapan PCMB justru menjadi pintu masuk utama dalam proses penerimaan siswa baru. Akibatnya, banyak orang tua yang terlambat memahami konsekuensi dari proses tersebut.
"Tapi ternyata malah terkunci sebagai pendaftaran. Model seperti ini cukup banyak terjadi," kata Zaini.
3. Minta Disdik Jabar lakukan evaluasi penuh
Dia menilai persoalan yang muncul tidak semata-mata disebabkan kurangnya sosialisasi. Menurutnya, akar masalah terletak pada tidak adanya simulasi penggunaan sistem baru sebelum pendaftaran resmi dibuka.
"Substansinya, ini bukan hanya soal sosialisasi. Kalau sosialisasi bisa dilakukan lewat banner, media sosial, atau ruang publik. Yang lebih penting adalah simulasi. Ini aplikasi baru, sehingga penggunanya juga baru," ujarnya.
Dia mencontohkan pelaksanaan sistem serupa di Jawa Timur yang terlebih dahulu melakukan simulasi kepada calon pengguna sebelum masa pendaftaran dimulai.
"Seharusnya ada simulasi terlebih dahulu. Contohnya Dinas Pendidikan Jawa Timur yang menggunakan beberapa hari untuk simulasi. Saat waktunya pendaftaran dibuka, orang tua dan murid sudah terbiasa menggunakan sistem tersebut," katanya.
Menurut Zaini, jika simulasi dilakukan sejak awal, sebagian besar persoalan yang kini dikeluhkan masyarakat seharusnya bisa diminimalisasi.
"Dengan begitu, model-model persoalan seperti ini tidak akan terulang. Ini aplikasinya baru, tidak ada simulasi, sehingga wajar kalau kondisinya menjadi seperti sekarang," tegasnya.
Zaini juga mengingatkan bahwa persoalan teknis dalam penerimaan siswa baru bukan pertama kali terjadi di Jawa Barat. Hampir setiap tahun, gangguan sistem dan server selalu menjadi keluhan masyarakat.
"Sekarang aplikasinya baru dan sempat mati hampir dua hari. Kalau tahun lalu saya masih ingat, servernya juga sempat mati. Bahkan dua tahun lalu juga pernah mati selama satu hari," ujarnya.
"Artinya setiap tahun persoalan seperti ini terus berulang. Bedanya sekarang karena aplikasinya juga baru, sehingga muncul banyak fitur yang pada awalnya tidak berjalan dengan baik," lanjutnya.
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Komisi V DPRD Jawa Barat berencana memanggil Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta penjelasan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB 2026.
"Tentunya nanti siang kami akan secara resmi memanggil Dinas Pendidikan terkait perkembangan dan berbagai persoalan yang terjadi seperti ini," tutup Zaini.
