Bey Bakal Evaluasi Pembangunan Rumah Kawasan Bandung Utara

16 Jan 2024, 18:30 WIB

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengevaluasi pembangunan rumah di Kawasan Bandung Utara (KBU). Evaluasi dilakukan akibat adanya dugaan pemicu banjir bandang di Bandung Raya karena alih fungsi lahan kawasan KBU.

Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, penyebab banjir bandang yang terjadi di Bandung Raya masih dalam assesment, meski ada dugaan alih fungsi lahan di KBU.

"Bapeda akan kordinasi dengan Bandung Raya untuk evaluasi ulang karena banjir kemarin ada yang menyampaikan karena KBU atau debit air tinggi, kami akan evaluasi termasuk di kawasan sepadan sungai," ujar Bey, Selasa (16/1/2024).

1. Rumah KBU idealnya harus direlokasi

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Disinggung soal relokasi rumah yang ada di kawasan KBU, Bey mengatakan, secara ideal memang harus ada di relokasi untuk menjaga resapan di wilayah KBU.

Hanya saja, menurutnya, hal itu memerlukan pendekatan yang dalam ke masyarakat.

"Ideal direlokasi tapi harus ada pendekatan ke masyarakat jangan sampai menimbulkan gejolak dan kami sudah ada beberapa rumah susun yang disiapkan tapi tetap harus ada pendekatan," katanya.

2. Resapan air di kawasan KBU sudah rusak

ilustrasi banjir (IDN Times/Nathan Manaloe)

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Cekungan Bandung (BP Cekban), Tatang Rustandar mengatakan, resapan air di wilayah Kawasan Bandung Utara sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Hal ini juga ditandai dengan tingginya kiriman debit air yang berasal dari kawasan hulu.

"Indikatornya debit air di musim hujan sudah melalui kapasitas tanggul dari sungai-sungai atau saluran-saluran yang ada, wujudnya banjir, air meluap. Kualitas airnya juga membawa sedimen, membawa butiran tanah artinya erosinya sangat tinggi dari wilayah hulu," ujar Tatang, Selasa (16/1/2024).

3. Pemprov Jabar minta pemerintah daerah hentikan pembangunan di KBU

ilustrasi banjir (IDN Times/Nathan Manaloe)

Dengan kondisi seperti itu, Tatang menyarankan kepada pemerintah untuk menghentikan pembangunan di wilayah hulu atau KBU serta mengembalikan fungsi kawasan sebagai wilayah resapan air.

"Praktiknya bagaimana? Ya tadi, hentikan kalau bisa pembangunan perluasan kawasan terbangun, gak boleh lagi membangun lah, gitu ya. Filosofinya masukkan kembali air ke dalam tanah," kata dia.