Bayi Hampir Tertukar, DPRD-Pemprov Jabar Desak Kemenkes Audit RSHS

11 Apr 2026, 15:31 WIB

Azzis Zulkhairil

Bayi Hampir Tertukar, DPRD-Pemprov Jabar Desak Kemenkes Audit RSHS

web.rshs.go.id

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mendesak Kemenkes melakukan audit menyeluruh atas kasus bayi hampir tertukar di RSHS Bandung karena dinilai terkait lemahnya pengawasan dan penerapan SOP.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar menyoroti adanya celah serius dalam sistem keamanan RSHS serta menekankan pentingnya disiplin penerapan SOP oleh tenaga medis hingga keluarga pasien.
Sekda Jabar menegaskan audit internal perlu dilakukan untuk memastikan penyebab insiden, sementara kewenangan evaluasi utama terhadap RSHS berada di tangan Kementerian Kesehatan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

April tahun lalu

Kasus pelecehan oleh Dokter Priguna terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

April tahun ini

Kasus penculikan anak terjadi di RSHS Bandung, menambah daftar insiden yang memicu perhatian terhadap sistem pengawasan rumah sakit.

11 April 2026

Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mendesak Kementerian Kesehatan melakukan audit dan investigasi menyeluruh atas peristiwa bayi hampir tertukar di RSHS Bandung.

kini

Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat menekan Kemenkes untuk mengaudit RSHS secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mendesak Kementerian Kesehatan melakukan audit serta investigasi menyeluruh atas insiden bayi pasien yang hampir tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Who?
DPRD Jawa Barat melalui Ketua Fraksi PPP Zaini Shofari dan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, bersama pihak RSHS serta Kementerian Kesehatan yang diminta turun langsung.
Where?
Peristiwa terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Jawa Barat, yang merupakan rumah sakit rujukan milik pemerintah pusat.
When?
Desakan audit disampaikan pada Sabtu, 11 April 2026, setelah muncul laporan mengenai kasus bayi pasien yang hampir tertukar di rumah sakit tersebut.
Why?
Tindakan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di RSHS yang dinilai berpotensi menyebabkan insiden serupa terulang.
How?
DPRD dan Pemprov Jabar meminta Kemenkes melakukan audit internal serta investigasi lapangan untuk menelusuri penyebab kejadian, termasuk kemungkinan pelanggaran SOP atau unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada bayi di rumah sakit di Bandung yang hampir tertukar. Orang-orang di DPRD dan pemerintah Jawa Barat minta Kementerian Kesehatan periksa rumah sakit itu. Mereka bilang dulu juga pernah ada masalah lain di sana. Sekarang semua disuruh hati-hati dan ikuti aturan supaya tidak salah lagi. Polisi bisa bantu kalau ada yang jahat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Desakan DPRD dan Pemprov Jawa Barat agar Kementerian Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap RSHS menunjukkan adanya komitmen kuat untuk memperbaiki sistem pelayanan publik. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi peningkatan disiplin penerapan SOP demi keamanan pasien di rumah sakit rujukan tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh atas peristiwa bayi pasien yang hampir tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Desakan ini dinilai perlu dilakukan karena berbagai kasus turut terjadi di RSHS dan semuanya berkaitan dengan sistem pengawasan dan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan rumah sakit itu sendiri.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, kasus yang sering terjadi di RSHS ini bisa jadi karena adanya celah serius dalam sistem pengamanan dan pelayanan rumah sakit.

"Persis April tahun lalu, kasus pelecehan oleh Dokter Priguna terjadi di RSHS. April tahun ini terjadi lagi dengan kasus berbeda, yaitu penculikan anak. Ini harus menjadi perhatian khusus," ujar Zaini, Sabtu (11/4/2026).

1. Sudah banyak kasus terjadi di RSHS semuanya berkaitan dengan SOP

ilustrasi medis (pexels.com/RODNAE Productions)

Sebagai rumah sakit rujukan, Zaini meminta agar RSHS bisa memperbaiki secara maksimal seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai SOP, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas di dalam lingkungan rumah sakit.

"Kalau saya pelajari, dalam kasus ini ada ruang atau celah terbuka, lalu lalang orang kemudian berinteraksi di situ. Atau jangan-jangan pelaku ini bagian dari sindikat yang memang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini yang menyangkut anak," katanya.

Menurut dia, kunci pencegahan kejadian serupa terletak pada disiplin penerapan SOP mulai dari tenaga medis hingga keluarga pasien.

"Yang harus menjadi perhatian seksama adalah penerapan SOP-nya, dilakukan tidak oleh pihak RS maupun perangkatnya, dari mulai dokter, perawat, termasuk orang tua bayi. Kalau SOP dijalankan, kejadian ini tidak akan terjadi," ucapnya.

2. Audit harus dilakukan oleh Kemenkes

ilustrasi medis (pixabay.com/sasint)

Lebih lanjut, Zaini menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, khususnya Kemenkes, dalam melakukan pengawasan langsung terhadap RSHS yang berstatus sebagai rumah sakit rujukan.

"RSHS ini banyak masyarakat yang belum tahu, dianggap sebagai rumah sakit di bawah Pemprov Jabar, sehingga ikut terbawa. Maka harus dipantau dan diinvestigasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara langsung agar tidak terjadi di masa mendatang," katanya.

Adapun jika dalam hasil investigasi ditemukan unsur pidana, maka penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Kalau ternyata ada tindak pidana di dalamnya, tentu pihak kepolisian yang lebih berwenang," kata Zaini.

3. Sebagai pembina RSHS Pemprov Jabar juga minta pelayanan lebih baik

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dihubungi terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, sebagai pengawas dan pembina RSHS hanya menekankan pentingnya audit menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami tentu menyesalkan kejadian di RSHS, tapi yang harus dilakukan sekarang adalah mengambil hikmah dan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi," ujar Herman.

Mengenai evaluasi terhadap RSHS, Herman menegaskan, kewenangan utama berada di Kementerian Kesehatan, mengingat status rumah sakit tersebut merupakan milik pemerintah pusat.

Dia menambahkan, Pemprov Jabar tidak akan terlibat langsung dalam proses investigasi, namun mendorong agar audit internal dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden tersebut.

"Ini domainnya RSHS, tapi kami meminta agar dilakukan audit. Harus ditelusuri, apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak taat SOP. Semua harus dicek," katanya.