Bayi Hampir Tertukar, DPRD-Pemprov Jabar Desak Kemenkes Audit RSHS
- Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mendesak Kemenkes melakukan audit menyeluruh atas kasus bayi hampir tertukar di RSHS Bandung karena dinilai terkait lemahnya pengawasan dan penerapan SOP.
- Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar menyoroti adanya celah serius dalam sistem keamanan RSHS serta menekankan pentingnya disiplin penerapan SOP oleh tenaga medis hingga keluarga pasien.
- Sekda Jabar menegaskan audit internal perlu dilakukan untuk memastikan penyebab insiden, sementara kewenangan evaluasi utama terhadap RSHS berada di tangan Kementerian Kesehatan.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh atas peristiwa bayi pasien yang hampir tertukar di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Desakan ini dinilai perlu dilakukan karena berbagai kasus turut terjadi di RSHS dan semuanya berkaitan dengan sistem pengawasan dan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan rumah sakit itu sendiri.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari mengatakan, kasus yang sering terjadi di RSHS ini bisa jadi karena adanya celah serius dalam sistem pengamanan dan pelayanan rumah sakit.
"Persis April tahun lalu, kasus pelecehan oleh Dokter Priguna terjadi di RSHS. April tahun ini terjadi lagi dengan kasus berbeda, yaitu penculikan anak. Ini harus menjadi perhatian khusus," ujar Zaini, Sabtu (11/4/2026).
1. Sudah banyak kasus terjadi di RSHS semuanya berkaitan dengan SOP
Sebagai rumah sakit rujukan, Zaini meminta agar RSHS bisa memperbaiki secara maksimal seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai SOP, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas di dalam lingkungan rumah sakit.
"Kalau saya pelajari, dalam kasus ini ada ruang atau celah terbuka, lalu lalang orang kemudian berinteraksi di situ. Atau jangan-jangan pelaku ini bagian dari sindikat yang memang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini yang menyangkut anak," katanya.
Menurut dia, kunci pencegahan kejadian serupa terletak pada disiplin penerapan SOP mulai dari tenaga medis hingga keluarga pasien.
"Yang harus menjadi perhatian seksama adalah penerapan SOP-nya, dilakukan tidak oleh pihak RS maupun perangkatnya, dari mulai dokter, perawat, termasuk orang tua bayi. Kalau SOP dijalankan, kejadian ini tidak akan terjadi," ucapnya.
2. Audit harus dilakukan oleh Kemenkes
Lebih lanjut, Zaini menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, khususnya Kemenkes, dalam melakukan pengawasan langsung terhadap RSHS yang berstatus sebagai rumah sakit rujukan.
"RSHS ini banyak masyarakat yang belum tahu, dianggap sebagai rumah sakit di bawah Pemprov Jabar, sehingga ikut terbawa. Maka harus dipantau dan diinvestigasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan secara langsung agar tidak terjadi di masa mendatang," katanya.
Adapun jika dalam hasil investigasi ditemukan unsur pidana, maka penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Kalau ternyata ada tindak pidana di dalamnya, tentu pihak kepolisian yang lebih berwenang," kata Zaini.
3. Sebagai pembina RSHS Pemprov Jabar juga minta pelayanan lebih baik
Dihubungi terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, sebagai pengawas dan pembina RSHS hanya menekankan pentingnya audit menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
"Kami tentu menyesalkan kejadian di RSHS, tapi yang harus dilakukan sekarang adalah mengambil hikmah dan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi," ujar Herman.
Mengenai evaluasi terhadap RSHS, Herman menegaskan, kewenangan utama berada di Kementerian Kesehatan, mengingat status rumah sakit tersebut merupakan milik pemerintah pusat.
Dia menambahkan, Pemprov Jabar tidak akan terlibat langsung dalam proses investigasi, namun mendorong agar audit internal dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden tersebut.
"Ini domainnya RSHS, tapi kami meminta agar dilakukan audit. Harus ditelusuri, apakah SOP yang longgar atau SDM yang tidak taat SOP. Semua harus dicek," katanya.
