Banyak Kasus COVID-19 di Puncak Bogor, Rapid Test akan Dimasifkan
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan rapid test dan pengetatan pergerakan masyarakat di sekitar Puncak, Bogor. Hal ini karena banyak ditemukan sebaran baru terkait COVID-19 di daerah tersebut.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, ada sejumlah kajian di mana banyak kasus corona yang disebabkan masyarakat pendatang di puncak, khususnya dari kawasan zona merah.
"Maka saya sudah perintahkan gugus tugas untuk mensampling kepadatan di jalur puncak yang menjadi kawasan wisata. Selain itu akan dilakukan juga di stasiun dan pasar," ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sabtu (20/6).
1. Kewaspadaan tetap dilakukan
Emil menuturkan, meski PSBB saat ini dilonggarkan agar segera berpindah ke era new normal atau normal baru, tapi kewaspadaan terkait COVID-19 tetap dijalankan secara maksimal. Harapannya tidak ada lagi peningkatan signifikan terkait sebaran kasus positif corona ke depannya.
"Minggu ini rata-rata kasus per hari hanya 30," paparnya.
2. Banyak warga di kawasan Puncak Bogor tidak pedulikan protokol kesehatan
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (GTPP Jabar) akan melakukan kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pada akhir pekan ini. Petugas akan melakukan pemeriksaan rapid test dan swab test di sejumlah titik akhir pekan ini
Kawasan Puncak dipilih karena kerap menjadi tempat keramaian. Pekan lalu, daerah ini menjadi sorotan karena kepadatan dan banyaknya warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Dari Divisi Pengamanan dan Penanganan COVID-19 pada Sabtu kita akan lakukan operasi gabungan di daerah Puncak. Pada operasi gabungan itu terdiri dari TNI-Polri, Divisi Pengamanan dan Pelacakan, Satpol PP, rencananya akan di beberapa titik tempat tes swab dan rapid tes," ujar Ketua Divisi Pengamanan dan Penanganan GTPP Jabar Dedi Supandi, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/6).
Rencananya, pemeriksaan akan dipusatkan di sekitar daerah yang berpotensi menjadi pusat kerumunan seperti Danamon, Masjid Atta'awun dan daerah Puncak Pass.
3. PSBB di Kabupaten Bogor belum akan dikendorkan
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan bahwa Kabupaten Bogor belum berencana menerapkan normal baru karena angka reproduksi efektif (Rt) di wilayahnya belakangan meningkat dari 1,2 poin menjadi 1,8 poin.
"Terakhir (angka Rt) masih di atas satu poin, 1,8 poin, masih jauh. Makannya kita adakan tes (COVID-19) masif," ujar Ade Yasin usai meninjau tes cepat COVID-19 secara massal di Pasar Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Rabu.
Menurutnya, kondisi tersebut berimbas pada kemungkinan diperpanjangnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional di Kabupaten Bogor yang dijadwalkan berakhir pada 2 Juli 2020.
"PSBB atau tidak yang jelas kita sudah lakukan pembatasan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.
4. Kalau warga bandel tak terapkan protokol kesehatan, maka PSSB tanpa adanya bansos
Konsekuensi lain yang harus diterima masyarakat Kabupaten Bogor jika angka Rt Kabupaten Bogor masih di atas angka 1 poin, yaitu kembali melalui masa PSBB tapi tanpa ada bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, karena anggarannya hanya cukup hingga bulan Juli 2020.
"Ya, memang kemampuan kita sampai Juli. Kita sedang pikirkan mudah-mudahan pandemi cepet berakhir," terang Ade Yasin.
Pasalnya, Anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) Kabupaten Bogor tahun ini sudah digelembungkan hingga 24 kali lipat atau menjadi Rp477,03 miliar dari sebelumnya yang hanya Rp20 miliar demi menangani dampak pandemi COVID-19.
Anggaran itu dibagi untuk penanganan COVID-19 senilai Rp384, 07 miliar lebih dan sisanya, Rp92,96 miliar dialokasikan untuk penanganan pascabencana longsor dan banjir di wilayah barat Kabupaten Bogor yang terjadi pada awal Januari 2020.
