Apindo Harap Gubernur Jabar Berantas Ormas yang Ganggu Iklim Bisnis
Bandung, IDN Times - Gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) menjadi persoalan serius dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia. Persoalan ini pun marak terjadi di Jawa Barat yang menjadi salah satu wilayah dengan iklim usaha terbesar di dalam negeri.
Untuk itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar berhapar banyak pada Gubernur baru, Dedi Mulaydi, dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi dunia usaha melalui pemberantasan organisasi masyarakatyang mengganggu kegiatan bisnis.
Perlu diketahui, pada Jumat (21/2/20250), bertempat di Gedung DPRD Jabar, telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Jabar, Ketua DPRD Jabar, Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kejati Jabar, dan Kapolda Metro Jaya mengenai sinergi pemberantasan aksi premanisme di Jabar.
Ketua Apindo Jabar, Ning Wahyu Astutik menyebut bahwa komitmen ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi gangguan dari ormas, baik yang terjadi di kawasan industri maupun industri di luar kawasan. Dia berharap komitmen dalam memberantas premanisme dan ormas yang menghambat dunia usaha akan berdampak positif bagi iklim investasi di Jabar. Terutama, jaminan keamanan dalam berusaha sehingga, dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jabar.
"Keamanan dalam berusaha akan melindungi investasi di Jabar, yang artinya juga melindungi karyawan untuk tetap bekerja dan terhindar dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Serta melindungi masyarakat sekitar perusahaan yang memiliki usaha sebagai multiplier effect dari adanya investasi," paparnya, Jumat (28/2/2025).
1. Jangan ada lagi investor hengkang karena masalah ini
Saat ini, kata dia, Jabar memiliki 1,76 juta pengangguran atau sebesar 23,7 persen dari nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa jangan sampai ada lagi pekerja yang menjadi korban PHK akibat hengkangnya investasi dari Jawa Barat. Sebaliknya, perlu upaya untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dengan meningkatkan iklim investasi, yang salah satunya melalui jaminan keamanan berusaha.
Ning menilai, Jabar membutuhkan pemimpin yang berani dan tegas dalam menegakkan hukum serta menciptakan iklim usaha yang kondusif. Sejak awal menjabat, Dedi Mulyadi telah menunjukkan ketegasan yang dibutuhkan dunia usaha guna memastikan investasi di Jawa Barat dapat berjalan dengan baik tanpa gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Langkah cepatnya dalam menyusun rencana aksi pemberantasan premanisme membuktikan komitmennya dalam menciptakan Jabar yang lebih aman, tertib, dan ramah bagi investasi.
"Saya lihat, Kang Dedi adalah pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi nyata dunia usaha. Kang Dedi tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga menyaksikan sendiri tantangan yang dihadapi para pelaku usaha, dari industri besar hingga UMKM. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benarbenar selaras dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi dunia usaha," katany.
Apindo berharap Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Dedi, kolaborasi dan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha semakin erat. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah dan pelaku usaha dapat bersama-sama menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun Jabar.
2. Janji akan lindungi pengusaha
Sebelumnya, Dedi berjanji akan menyikat ormas yang mengganggu investasi di daerahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) juga akan mendorong pendampingan bagi perusahaan-perusahaan investor agar tidak diganggu ormas. Mengingat ormas-ormas itu kerap melakukan pungutan liar dan meminta jatah untuk pembebasan tanah, pembangunan, perekrutan tenaga kerja hingga produksi limbah kepada sejumlah perusahaan.
"Kami membaca fenomena tentang oknum ormas mengganggu investasi. Ini sering menjadi konflik di kawasan industri Jawa Barat," kata Dedi Mulyadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi mengatakan, agar perusahaan dan investor menetap di Indonesia untuk produksi, butuh jaminan keamanan dan kenyaman dari gangguan eksternal seperti oknum ormas. Menjamin hal tersebut, mantan Bupati Purwakarta itu akan menyiapkan biaya pengamanan investasi di Jawa Barat dari jaminan pungutan liar hingga akses transportasi.
“Saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat agar mereka merasa tenang, tentram. Ini untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk, untuk menjamin infrastruktur tersedia jalan darat, kereta api, pelabuhan, dan udara,” ujar Dedi.
3. Pemprov Jabar sudah kumpulkan ormas
Sementara itu, beberapa waktu lalu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat telah bertemu dengan sejumlah ormas, salah satunya yang ada di Kabupaten Sumedang. Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Sapta Yulianto Dasuki, menekankan bahwa investasi yang sehat dan berkelanjutan akan membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
"Investasi hanya akan berkembang di wilayah yang memiliki stabilitas politik dan keamanan yang baik. Oleh karena itu, Ormas memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga situasi kondusif di Jawa Barat, sehingga para investor merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi," ujarnya dikutip dari laman bakesbangpol.jabarprov.go.id.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jabar Irman Nugraha menegaskan bahwa ormas berperan penting dalam menciptakan harmoni sosial serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
"Kita ingin meningkatkan peran serta ormas dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan investasi, serta memperkuat sinergi antara ormas dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat," jelasnya.
