Akademisi: Penyatuan Gedung Sate–Gasibu Jangan Tutup Jalan Diponegoro

Hasil analisis itu, kata Ririn, nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya pembangunan ini benar-benar tidak membuat kemacetan lalu lintas di sekitar atau justru sebaliknya. Sehingga, dia menyarankan agar dilakukan analisis.

"Hasil dari kajian tersebut merupakan langkah awal apakah rencana penggabungan memberikan dampak negatif atau tidak," katanya.

Lebih lanjut, Ririn menyarankan agar petak Jalan Diponegoro beberapa meter berada di antara Gedung Sate dan Lapangan Gasibu seharusnya tidak ditutup permanen dan bisa tetap dilalui kendaraan.

"Sebenarnya Jalan Diponegoro harus tetap dapat dilalui kendaraan hanya pada saat ada kegiatan dapat saja ditutup tetapi tidak permanen dan hanya beberapa jam saja," katanya.

"Hardscape dapat saja berubah material untuk memberikan kesan bagian dari Gedung Sate," sambungnya.

Meski begitu, semua ini harus tetap ada perencanaan, dan hal tersebut dikatakan Ririn, harus dapat melibatkan masyarakat, karena ini akan berdampak langsung dengan para pengguna kendaraan dan juga tata ruang di Kota Bandung.

"Namun yang paling penting bahwa apapun proses perancangan perlu melibatkan masyarakat," katanya.

Lebih jauh, dia mengatakan, Gedung Sate merupakan sebuah kawasan cagar budaya yang mana dalam prosedurnya memerlukan kajian jika hendak dilakukan intervensi fisik.

"Kawasan Gedung Sate adalah kawasan cagar budaya, untuk menilai apakah akan dilakukan intervensi fisik maka prosedurnya adalah menyusun kajian cagar budaya dan rencana intervensinya oleh ahli yang memiliki sertifikat kompetensi ahli pemugaran ( dari kementerian kebudayaan)," jelasnya.

Sementara, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, Jalan Diponegoro itu tidak akan dihilangkan, hanya digeser saja. Jika ada sebutan bahwa jalan ini adalah sebuah heritage dan tidak bisa diubah, dia meminta ada kejelasan lebih dulu dari para pegiat tersebut.

"Yang disebut dengan penyatuan itu kan bukan. Gini penyatuan itu bukan tamannya bersatu. Bukan yang disebut penyatuan itu adalah antara Gasibu dengan halaman Gedung Sate menjadi satu-kesatuan karena tidak lagi dilewati oleh kendaraan umum," kata Dedi ditemui di kantor Bank Indonesia, Senin (27/4/2026).

Dia menuturkan, jalan di depan Gasibu yang menyatukannya dengan Gedung Sate bakal diubah tidak lagi dengan aspal melainkan bebatuan mirip di Jalan Braga. Nantinya kawasan ini tidak ditutup tapi tetap bisa dipakai untuk masyarakat beraktivitas.

"Tetap umum ruang publik, tapi terpisah kan yang yang di halaman Gedung Sate itu tetap ruang perkantoran. Yang di jalan dan Gasibu namanya ruang publik," paparnya.

Sementara, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, rencana pengintegrasian kawasan Gedung Sate itu tidak melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku di Kota Bandung.

"Kami sudah melakukan kajian mengenai penataan ulang Jalan Diponegoro sepanjang 130 meter yang akan dijadikan sebagai bagian dari pedestrian untuk Gedung Sate yang akan disambungkan dengan Gasibu. Kalau dilihat dari aturan tata ruang, tidak ada aturan yang dilanggar," ujar Farhan, Minggu (19/4/2026).

Dia mengatakan, dengan adanya rencana tersebut, nantinya akan ada rekayasa arus lalu lintas oleh pihak terkait agar para pengendara yang melintas tidak sampai terhambat.

"Ada rekayasa lalu lintasnya, itu sedang dalam analisis pengendalian lalu lintas," ucap Farhan.

Di sisi lain, Farhan enggan menanggapi banyaknya kritikan dari berbagai pihak terutama pakar terkait dengan rencana itu, karena yang merencanakannya penataan kawasan itu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Namun, dia menilai bahwa Dedi Mulyadi ingin mengokohkan identitas Jabar melalui penataan kawasan Gedung Sate agar memiliki identitas yang lebih jelas.

"Pak Gubernur kan melihat ini sebagai bagian dari membangun identitas. Kenapa? Karena beliau melihat adanya Hotel Pullman itu dianggap mengganggu identitas dan tata ruang. Nah, setelah kerusakan yang terjadi di situlah maka harus dilakukan penyesuaian," katanya.