Ada 1.000 Hektare Lahan Kritis di Jabar-Banten
Bandung, IDN Times - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mencatat ada 1.000 hektare lahan kritis di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Banten. Seluruh lahan kritis itu rencananya akan dilakukan rehabilitasi dalam waktu dekat.
Didik Prasetyo, Direktur PTPN VIII mengatakan, rehabilitasi dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan memperbaiki kerusakan alam, sekaligus melindungi seluruh potensi sumber daya alam bagi kelangsungan hidup masyarakat.
"Upaya rehabilitasi diharapkan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan target utama penghijaun, perbaikan ekosistem, revitalisasi DAS, hingga konservasi untuk resapan air," ujar Didik dalam keterangan resminya, Kamis (13/1/2022).
1. Rehabilitasi sebelumnya sudah dilakukan
Beberapa rehabilitasi yang akan dilakukan, yakni dengan melakukan penanaman pohon endemik di daerah lahan kritis, lahan gundul, daerah potensi banjir, kekeringan, dan berkas areal penebangan liar.
"Program Rehabilitas Lahan Kritis PTPN VIII menargetkan pelaksanaan penanaman pada tahun 2021 sampai dengan 2022, dan target pemeliharaan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan 2026," ujar Didik.
Adapun rehabilitasi lahan kritis, sebelumnya dilakukan pada 11 Maret 2021 di lahan seluas 82,71 hektar dengan jumlah pohon sebanyak 27.862 pohon.
2. Ada beberapa daerah yang menjadi prioritas
Didik menambahkan, rehabilitasi dilakukan oleh unit-unit di Kebun PTPN VIII. Adapun untuk empat lokasi prioritas dari program ini menyasar Kebun Gedeh-Mas Kabupaten Bogor, Kebun Kertamanah Kabupaten Bandung, Kebun Cikumpay Kabupaten Purwakarta, dan Kebun Cisalak Baru Provinsi Banten.
"Target pemulihan selanjutnya adalah konservasi sebanyak 402.708 pohon yang berlokasi di 19 kebun dengan total luasan 1.006,77 hektare sampai dengan tahun 2026," katanya.
3. Program ini harus berkolaborasi dengan berbagai pihak
Rehabilitasi lahan kritis di Jabar dan Banten merupakan kewajiban semua pihak. Didik mengatakan, kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi dari berbagai institusi mulai dari pemerintah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, masyarakat dan pihak lain.
"Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk untuk kesuksesan program ini," kata dia.
