Pemprov Jabar Perpanjang WFH ASN hingga Akhir September 2026
.jpg)
- Pemprov Jawa Barat memperpanjang WFH ASN dari Agustus hingga akhir September 2026, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat.
- BKD Jabar menyatakan WFH efektif menjaga kinerja ASN dan pelayanan publik; tiap perangkat daerah dapat mengatur pola kerja sesuai kebutuhan tugas.
- Gubernur Dedi Mulyadi menekankan ASN boleh bekerja dari rumah selama target tercapai, sementara pekerjaan teknis lapangan tetap memerlukan kehadiran langsung.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat dengan memperpanjang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perpanjangan ini berlaku dari Agustus hingga akhir September 2026.
Selain mengikuti arahan pemerintah pusat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi mengatakan, kebijakan itu dipertahankan karena dinilai efektif menjaga kinerja pegawai, tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Dedi, hasil evaluasi menunjukkan pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov Jabar berjalan baik dan tidak menimbulkan kendala berarti, baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan publik.
"Pelaksanaan WFH di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengacu pada Surat Edaran Gubernur yang berlaku. Berdasarkan evaluasi, pola kerja ini berjalan cukup efektif," ujar Dedi, Rabu (5/8/2026).
1. Evaluasi tetap dilakukan untuk melihat kinerja para pegawai
Pelayanan kepada masyarakat selama kebijakan ini diterapkan dalam beberapa bulan kemarin, diklaim Dedi tetap berjalan dengan baik, dan belum menemui kendala serius. Masing-masing perangkat daerah juga, kata dia, diberikan keleluasaan mengatur pola kerja sesuai karakteristik tugas dan kebutuhan organisasinya.
Menurutnya, penerapan WFH bukan lagi kebijakan sementara, melainkan bagian dari adaptasi pola kerja baru yang lebih fleksibel dengan tetap berorientasi pada hasil kerja dan kualitas pelayanan publik.
Saat disinggung soal angka berapa efisiensi yang dihasilkan selama penerapan WFH, Dedi tidak merespons. Dedi hanya memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat, akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan WFH.
"Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap mampu mendukung peningkatan kinerja ASN, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.
2. Dedi Mulyadi tidak persoalkan ASN Jabar melangsungkan WFH
Sementara ituGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan ASN Gedung Sate bekerja di kantor atau di luar kantor, selama tugas yang diberikan bisa tercapai dan bisa tetap maksimal melayani masyarakat.
"Ya yang penting begini, kita nggak ada masalah orang bekerja di rumah. Yang penting produksi berjalan. Jawa Barat kan ada WFH produksi pembangunannya meningkat dibanding yang dulu masuk tiap hari," kata dia.
Menurut dia, ASN yang mengurusi persoalan-persoalan administrasi memang tidak harus diselesaikan di kantor, sebab hal tersebut bisa dituntaskan di rumah.
"Kan yang penting kalau yang administrasi itu kerja di rumah juga nggak ada masalah. Kan yang tidak bisa kerja di rumah ya mereka yang bekerja secara teknis di lapangan ya," ujarna.
3. WFH merupakan bagian dari reformasi birokrasi
Sebelumnya, pemerintah resmi memperpanjang WFH satu hari dalam sepekan untuk Aparatur Sipil Negara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan WFH tersebut diperpanjang sudah melalui sejumlah evaluasi.
"Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimistis budaya kerja baru ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, efisien," ujar Qodari dalam keterangannya, dikutip Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, WFH merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Selain itu, WFH juga bertujuan agar bisa menghemat anggaran.
"Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional dan global," ucap dia.
